Plt Kepala Bappeda Kukar Sy Vanesa Vilna mengatakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2025-2029, memiliki visi yaitu ‘Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan’.
“Dirinya menjelaskan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 dimana wilayah Kalimantan diarahkan menjadi Superhub Ekonomi Nusantara,” katanya.
Kabupaten Kukar ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara yang memiliki peran strategis melalui berbagai intervensi pembangunan prioritas dan juga mempertimbangkan dokumen lain seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Fokus utama diarahkan pada pengembangan klaster ekonomi yang didukung oleh infrastruktur berkualitas. “Penyusunan RPJMD berlangsung selama enam bulan pasca Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik sehingga memiliki jadwal dan tahapan yang perlu dilaksanakan dalam penyusunan hingga penetapan Perda RPJMD,” jelas Nana sapaan akrab Plt Kepala Bappeda Kukar ini.
Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kukar tahun 2025-2029 perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah karena sangat menentukan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Keuangan daerah tidak hanya berperan sebagai instrumen pendukung, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
Nana menjelaskan ketergantungan Kabupaten Kukar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi, yang bisa menjadi indikator perlunya peningkatan kemandirian fiskal.
“Selama periode tahun 2020-2024, realisasi target pendapatan daerah fluktuatif dimana struktur pendapatan daerah mengalami peningkatan tren positif terhadap target 2 tahun kemarin,” jelasnya.
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kukar periode 2020-2024, terlihat dinamika yang bervariasi antar komponen. Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD menunjukkan fluktuasi yang signifikan yang sebagian besar dipengaruhi oleh volatilitas Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dominasi lain-lain PAD yang sah dan rendahnya kontribusi retribusi.
“Serta hasil pengelolaan kekayaan daerah perlu menjadi perhatian dalam upaya diversifikasi dan peningkatan kualitas sumber PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya. (*/kk)