Aksi tersebut juga diwarnai protes terhadap Kapolres Kukar sebelumnya, AKBP Dody Surya Putra, yang dinilai bersikap tidak tepat saat menanggapi pertanyaan Anggota DPD RI, Yulianus Henock.
Saat itu Henock menanyakan dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat Desa Jahab, Kecamatan Tenggarong, namun justru mendapatkan respons bernuansa ancaman akan di-PAW kan oleh Kapolres.
Situasi itu segera ditinjau langsung oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro. Ia turun ke lokasi bersama Bupati Kukar Aulia Rahman dan sejumlah pejabat terkait untuk melakukan audiensi terbuka dengan perwakilan masyarakat adat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Anggota DPD RI Yulianus Hanock serta Kapolres Kukar yang baru dilantik AKBP Khairul Basyar menggantikan Dody Surya Putra.
Endar Priantoro menjelaskan audiensi ini menjadi langkah penting untuk menampung seluruh keluhan masyarakat adat sekaligus merumuskan jalan penyelesaian yang komprehensif.
“Hari ini kami dari Polda Kaltim didampingi bupati Kukar melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, membahas masalah yang khususnya terkait masalah konflik agraria yaitu masyarakat jahab dengan PT BDAM,” kata Endar kepada Korankaltim.com disela aksi.
Seluruh aspirasi telah dicatat dan akan ditindaklanjuti secara berjenjang baik dari skala regional maupun pusat. "Kami tentu memiliki tugas dan tanggung jawab, dari Polda termasuk pihak terkait Forkompimda yang nantinya akan membantu, karena penyelesaiannya tidak hanya di tingkat kabupaten maupun provinsi, tapi kami bawa ke tingkat yang lebih tinggi, yang memiliki wewenang lebih tinggi," tegas Endar lagi.
Masyarakat diminta untuk tetap tertib dan menjaga kondusifitas. “Masyarakat yang hadir dan tetap menjaga kondusifitas di Kukar. Harapan saya, mari jaga bersama-sama sehingga semua kegiatan masyarakat bisa berjalan baik,” paparnya.
Sementara Yulianus Henock menegaskan dirinya hadir sebagai wakil rakyat Kaltim untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. “Kami mendengarkan suara aspirasi masyarakat, dimana mereka merasa terintimidasi, merasa terzalimi. Saya sebagai wakil rakyat Kaltim, otomatis menyuarakan suara rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan,” kata Henock.
Terkait proses hukum yang tengah berjalan di masyarakat Jahab, Henock menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil.
“Proses hukum akan ditinjau ulang dan dipelajari. Jika memang ranah hukum kami serahkan kepada mekanismenya. Namun, hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Laporan rakyat juga harus didengar, bukan hanya laporan perusahaan yang diproses,” tutup Henock.
Editor: Aspian Nur