Dalam paparannya, Bupati Aulia menyampaikan beberapa
permasalahan pokok pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025,
antara lain target pendapatan 2025 berdasarkan hasil prognosis diperkirakan
tidak tercapai, sehingga belanja melebihi asumsi pendapatan 2025, kemudian
beban penganggaran yang belum dialokasikan pada APBD 2025 perlu diakomodasi
mengingat menjadi bagian belanja wajib mengikat (gaji dan utang). Juga terdapat
beberapa Perangkat Daerah yang melaporkan kendala pada pelaksanaan program/kegiatan
yang perlu dilakukan penyesuaian kebijakan perencanaan dan penganggaran.
“Seluruh perangkat daerah agar dapat membangun pola kerja
yang lebih kolaboratif, efektif dan efisien dalam pemanfaatan aset dan anggaran
daerah. Tetap fokus pada pencapaian kinerja pemerintah seperti penurunan
tingkat kemiskinan, pengendalian inflasi dan peningkatan iklim investasi yang
kondusif,” pintanya. (adv/prokom04/si/ip)
Dalam paparannya, Bupati Aulia menyampaikan beberapa
permasalahan pokok pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025,
antara lain target pendapatan 2025 berdasarkan hasil prognosis diperkirakan
tidak tercapai, sehingga belanja melebihi asumsi pendapatan 2025, kemudian
beban penganggaran yang belum dialokasikan pada APBD 2025 perlu diakomodasi
mengingat menjadi bagian belanja wajib mengikat (gaji dan utang). Juga terdapat
beberapa Perangkat Daerah yang melaporkan kendala pada pelaksanaan program/kegiatan
yang perlu dilakukan penyesuaian kebijakan perencanaan dan penganggaran.
“Seluruh perangkat daerah agar dapat membangun pola kerja
yang lebih kolaboratif, efektif dan efisien dalam pemanfaatan aset dan anggaran
daerah. Tetap fokus pada pencapaian kinerja pemerintah seperti penurunan
tingkat kemiskinan, pengendalian inflasi dan peningkatan iklim investasi yang
kondusif,” pintanya. (adv/prokom04/si/ip)