Penanaman dilakukan di atas lahan yang selama ini tidak tersentuh atau merupakan lahan tidur, yang kemudian dimanfaatkan menjadi lahan produktif guna mendukung program ketahanan pangan nasional.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kaltim, Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif, mengatakan bahwa penanaman jagung secara serentak ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah.
Program tersebut menargetkan pengembangan satu juta hektare lahan penanaman jagung dan produksi sepuluh juta ton jagung hingga tahun 2025.
“Ini bukan sekadar kegiatan simbolis. Dukungan dari Pemprov dan semua pihak adalah bentuk kepercayaan kepada kita untuk memulai langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program ini sejalan dengan visi Presiden RI untuk memperkuat sektor pangan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
“Kita ingin membangun ketahanan pangan yang komprehensif, dimulai dari penguatan produksi lokal, distribusi yang efisien, hingga sinergi lintas sektor dengan Bulog sebagai offtaker,” jelasnya.
Sabilul juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan petani lokal. Menurutnya, keterlibatan petani dalam rantai produksi jagung tidak hanya memperkuat pangan daerah, tapi juga menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat.
“Guna meningkatkan kapasitas petani lokal, baik melalui pelatihan, bantuan teknologi pertanian modern, benih unggul, pupuk, maupun alat dan mesin pertanian (alsintan),” imbuhnya.
Dalam upaya memperluas lahan produktif, Polda Kaltim menggagas penggunaan lahan tidur maupun eks tambang sebagai starting point. Sabilul mengatakan pihaknya mengapresiasi dukungan dari pihak swasta, salah satunya PT Berau Coal Energy, dalam membuka akses lahan tidur untuk pertanian.
“Ini bisa menjadi langkah konkret agar lahan pasca tambang tak lagi terbengkalai, melainkan menghasilkan manfaat nyata sebagai lumbung pangan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada sektor mineral dan batubara (minerba) yang sewaktu-waktu akan habis.
“Pangan adalah sektor yang berkelanjutan. Kita tidak bisa membiarkan Ibu Kota Negara (IKN) tumbuh di atas fondasi yang rapuh,” tegasnya.
Polda Kaltim, siap bersinergi dengan pemerintah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis kemandirian dan keberlanjutan.
“Jika perlu, beri bantuan yang tepat sasaran agar sektor pertanian kita semakin produktif dan berdaya saing,” tutupnya.
Editor: Erwin