Menurutnya, satu pondasi utama dalam pembangunan daerah adalah memastikan seluruh pengeluaran pemerintah dapat ditopang oleh pendapatan yang memadai.
“Logikanya kan kalau orang mau belanja itu harus tahu berapa pendapatannya dulu, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang,” kata Aulia Selasa (8/7/2025).
Hal tersebut disampaikannya saat rapat bersama Bapenda Kukar pagi tadi sekaligus jadi momentum awal untuk menyatukan persepsi antarperangkat daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang masih tersembunyi atau belum tergarap optimal.
“Ini rapat perdana jadi kami ingin membuka diskusi, menyampaikan kepada OPD untuk bersama-sama mencari potensi baru,” ujar Aulia lagi.
Sementara Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo menjelaskan kakau optimalisasi PAD merupakan titik krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Selama ini sebagian besar pendapatan Kukar masih bergantung pada transfer pusat dan provinsi yang sudah diatur dengan mekanisme tetap.
“Kalau yang lain-lain itu kan sudah ada aturannya. Yang bisa kita optimalkan adalah PAD, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah,” terang Bahari.
Bapenda Kukar saat ini tengah melakukan pemetaan dan verifikasi lapangan untuk memperjelas potensi-potensi PAD yang ditargetkan tahun ini mencapai Rp900 Miliar.
"Target PAD Kukar secara keseluruhan sebenarnya hampir mencapai Rp900 Miliar, mudah-mudahan target tersebut bisa tercapai," harap Bahari.
Editor Aspian Nur