“Sekarang ini kita harus banyak melakukan inovasi, termasuk dengan menyusun pemetaan kebutuhan kerja atau mapping job yang sesuai dengan bidang keilmuan, baik di Ibu Kota Nusantara maupun di seluruh Indonesia,” ujar Rektor Unmul, Abdunnur beberapa waktu lalu.
Menurutnya, banyak lulusan sarjana saat ini enggan kembali ke daerah asal karena kurangnya peluang kerja dan minimnya intervensi pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM sejak awal. Karena itu, Rektor mendorong kolaborasi konkret antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
“Ini penting, membangun kebersamaan dan kerja sama dengan kabupaten/kota untuk menyiapkan SDM-nya yang sedang belajar di Unmul, melalui skema kerja sama yang dananya berasal dari pemerintah,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa beberapa pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmen melalui program pembiayaan pendidikan, seperti program Gratispol yang digagas di Kaltim.
Namun, Rektor menekankan bahwa komitmen ini harus diiringi integritas dari mahasiswa agar setelah lulus mereka bersedia mengabdi kembali ke daerah masing-masing.
“Kalau sudah didanai oleh pemerintah, maka saat lulus mereka bisa kembali membangun wilayahnya. Ini bukan hanya soal pengabdian, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya merancang kebijakan jangka panjang yang menempatkan kampus sebagai pusat peradaban (center of civilization) dan pusat seleksi gagasan (center of selection).
Mahasiswa, kata dia, harus dibentuk dengan pola pikir bahwa menempuh pendidikan tinggi bukan semata untuk diri sendiri, melainkan untuk membawa perubahan nyata di tanah kelahiran.
“Mindset-nya harus dibangun. Kita belajar bukan hanya untuk kerja di kota besar, tapi untuk kembali, mengabdi, dan membangun negara melalui pembangunan daerah,” tutupnya.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan nasional, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dalam aspek sumber daya manusia.
Editor: Erwin