Salah satu bentuk nyata dari program tersebut adalah pelatihan bagi pengurus PKK-RT dan warga di berbagai desa dan kecamatan seperti yang sukses dilaksanakan bagi pengurus PKK-RT di Desa Jembayan dan Kecamatan Loa Kulu do Hotel Grand Fatma Tenggarong, Rabu (23/4/2025) lalu.
Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan pelatihan ini dalam upaya mendorong pembangunan yang lebih menyentuh masyarakat. Ia menyatakan kegiatan ini merupakan implementasi dari kebijakan anggaran pembangunan berbasis RT, yang dialokasikan sebesar Rp50 juta untuk setiap RT.
"Setelah selama dua tahun RT-RT di Kukar menerima pelatihan langsung, kini fokus kami bergeser kepada warga. Termasuk di dalamnya pengurus PKK-RT, kelompok pemuda, bapak-bapak, dan ibu-ibu di lingkungan RT. Mereka akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing," kata Arianto.
Kegiatan serupa tidak hanya akan digelar di Desa Jembayan atau Kecamatan Lokulu, tetapi akan dilaksanakan juga di desa-desa lainnya. Bahkan, pada hari yang sama, kegiatan serupa juga berlangsung di Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas (Sekdis) DPMD Kukar, Muhammad Yusran Darma.
Pelatihan-pelatihan ini diselenggarakan di berbagai tempat representatif, salah satunya di Grand Hotel, dengan tujuan memberikan suasana yang nyaman dan kondusif bagi proses belajar warga.
Pelatihan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam membangun lingkungan mereka sendiri.
"Harapan kami, setelah mengikuti pelatihan, warga semakin paham akan pentingnya kebersihan, ketertiban, dan kerukunan di lingkungan RT masing-masing. Jika semua warga RT memiliki pemahaman itu, maka lingkungan RT akan lebih kondusif. Dan jika semua RT kondusif, maka secara berjenjang desa, kelurahan, hingga kecamatan juga akan menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman,” jelas Arianto.
Lebih lanjut, DPMD Kukar juga mendorong penggunaan dana RT untuk pelatihan-pelatihan yang bersifat produktif dan berorientasi pada peningkatan ekonomi warga. Misalnya, pelatihan keterampilan seperti membuka bengkel, pelatihan tata boga, kerajinan tangan, maupun kegiatan usaha mikro lainnya yang bisa membentuk kelompok usaha mandiri di tingkat RT.
"Kalau dana ini bisa dimanfaatkan untuk pelatihan keterampilan yang berujung pada pembentukan usaha masyarakat, itu sangat kami dukung. Karena pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan kapasitas manusia dan penguatan ekonomi lokal," tegasnya.
Program pembangunan berbasis RT yang digagas oleh Pemkab Kukar melalui DPMD ini menjadi salah satu inovasi penting dalam mendorong partisipasi langsung warga dalam pembangunan. Dengan dana yang dikelola di tingkat RT dan digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, diharapkan akan tercipta model pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Arianto menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para pengurus RT dan warga yang aktif mengikuti pelatihan.
"Antusias warga sangat tinggi. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk membangun RT yang lebih tangguh dan mandiri. Pembangunan desa dimulai dari RT, dan kekuatan RT adalah kekuatan masyarakat kita sendiri, pungkasnya. (*/kk)