DPRD Kukar Desak Perusahaan Segera Berikan Keputusan Final dan Adil Bagi Pekerja

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara rampung melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi I menindaklanjuti laporan sejumlah karyawan PT. Hanwha Mining Service Indonesia (HMSI) terkait dugaan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, Selasa (22/4).

RDP dipimpin langsung Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto didampingi Sugeng Hariyadi, H M Jamhari, Erwin, H M Hidayat dan Wandi. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan PT. HMSI, manajemen PT. Cipta Kridatama sebagai pihak user, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, serta perwakilan karyawan. Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto menyoroti beberapa isu serius, antara lain penghapusan hak atas hari libur nasional, kebijakan lembur yang tidak manusiawi, serta praktik mutasi kerja sepihak tanpa penjelasan maupun pemberitahuan yang layak.

“Kami menilai ini adalah persoalan serius karena menyangkut hak dasar para pekerja,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa lembur yang diberlakukan tanpa membedakan waktu siang dan malam serta tanpa kompensasi yang sesuai, merupakan pelanggaran prinsip ketenagakerjaan.

Dalam hal ini Komisi I DPRD Kukar juga menerima laporan bahwa beberapa karyawan dimutasi secara mendadak, bahkan dikenakan sanksi setelah menolak mutasi tersebut karena alasan pribadi dan keluarga. “Kondisi ini, menurut DPRD, berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakpastian kerja,” sebutnya.

DPRD Kukar lanjut Desman meminta PT. HMSI untuk segera memberikan keputusan final terkait status para pekerja yang terkena mutasi, dan memastikan setiap kebijakan dilakukan berdasarkan asas keadilan, transparansi, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap semua pihak menjalankan perannya dengan profesional dan manusiawi. Jangan sampai kejadian seperti ini berulang dan mencoreng nama baik dunia usaha di Kukar,” pungkas Politikus PKB ini. (*/KK)

DPRD Kukar Desak Perusahaan Segera Berikan Keputusan Final dan Adil Bagi Pekerja

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini