Tiga fokus utama telah ditetapkan yaitu penataan kawasan kumuh, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan penguatan layanan sanitasi serta air bersih.
Plt Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang permukiman.
“Salah satu prioritas kami tahun ini adalah intervensi penataan kawasan kumuh yang akan difokuskan di Kecamatan Loa Kulu, sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Penataan kawasan kumuh tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga mencakup perbaikan drainase dan pembangunan penerangan jalan umum.
Disperkim menargetkan pembangunan 1.000 titik PJU yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Tenggarong, Muara Jawa dan Samboja.
“Pembangunan LPJU ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, terang, dan nyaman bagi masyarakat,” jelas Aidil.
Lebih dari sekadar infrastruktur, Disperkim juga berperan aktif dalam mendukung program prioritas Bupati Kukar dalam penurunan angka stunting.
Melalui penyediaan sarana MCK dan akses air bersih di wilayah rawan stunting, dinas ini mengintegrasikan pembangunan fisik dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Tahun ini kami membangun sarana MCK di beberapa titik yang tergolong rawan stunting berdasarkan data BNBA. Ini menjadi bentuk dukungan konkret kami dalam intervensi gizi sensitif,” tambahnya.
Dalam hal penyediaan air bersih, cakupan layanan saat ini telah mencapai sekitar 92 persen. Untuk memperluas jangkauan, tahun ini Disperkim memfokuskan pengembangan di Kedang Ipil serta memperluas dan meningkatkan layanan di Kota Bangun Darat, Loleng, Muara Jawa dan Samboja.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Disperkim Kukar terus menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya memperbaiki kondisi permukiman, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya lingkungan sehat, layak huni, dan berkelanjutan di Kukar.
Editor: Erwin