Penyerahan tali asih dan bantuan social dilakukan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Selasa (4/3). “Penyerahan tali asihnya sebesar 2 juta per orang, untuk dari Pemkab melalui Dinas Sosial membantu berupa sembako sebanyak 52 paket,” kata Camat Muara Badak Arfan kepada Koran Kaltim, kemarin.
Untuk bantuan paket sembako yang diserahkan sebanyak 52 karena hasil dari verifikasi tim Dinsos Kukar jumlah inilah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“52 yang masuk DTKS, karena yang sebagian itu kan banyak yang mampu selain itu Pemda juga akan mengusahakan mengkomunikasikan dengan pihak bank untuk relaksasi pengembalian kredit karena sebagian ada pinjaman ke bank ya mungkin usulan penundaan pembayaran atau perpanjangan waktu pembayaran kredit,” ungkap Arfan.
Ia menegaskan untuk usulan berkomunikasi dengan pihak perbankan akan ditindaklanjuti setelah penyerahan tali asih ini yang dilanjutkan dengan pendataan siapa saja para nelayan kerang dara yang memiliki beban tanggungan kredit di perbankan.
“Baru kita dapat hari ini jadi masih akan kita usahakan termasuk teman-teman DPRD dari Komisi 1 tadi juga berkomitmen akan ikut mendorong ke bank untuk bisa memberikan kebijakan (relaksasi) tersebut,” tegasnya.
Kecamatan Muara Badak sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak PHSS yang sudah memberikan tali asih dan turut prihatin terhadap musibah yang dialami oleh nelayan kerang dara.
“Dan kepada nelayan kerang dara namanya bantuan tali asih semoga bisa benar-benar diterima dan dimanfaatkan untuk mengurangi beban yang sampai dengan saat ini dihadapi,” harap Arfan.
Terpisah, Anggota Komisi 1 DPRD Kukar Desman Minang Endianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas realisasi bantuan yang diserahkan oleh PT PHSS berupa tali asih dengan nominal Rp2 juta per orang.
“Meskipun ini masih perlu proses yang luar biasa kita apresiasi itu dan kita harapkan apa yang menjadi bantuan sosial itu bisa memberikan efek manfaat terhadap masyarakat pembudidaya kerang dara meskipun kita tau tentu mungkin secara nilai masih belum optimal tetapi ya kita apresiasi itu kita tentu turut bersyukur juga,” ucap Politikus PKB ini.
Setidaknya lanjut Desman dengan bantuan ini bisa turut meringankan masyarakat, mengingat saat ini umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Menyikapi usulan terhadap relaksasi untuk kredit, Desman menyatakan Komisi I DPRD Kukar siap mengawal hal tersebut mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, sehingga perlu peran pemerintah untuk mengawal terkait dengan relaksasi yang ada di perbankan ataupun yang ada di pegadaian.
“Ya mudah-mudahan saja ini kan masih proses menunggu hasil lab terkait indikasi dugaan pencemaran, iya artinya ini bentuk nyata dari PT PHSS yang kemudian nanti masyarakat juga tentu harus bersabar sambil menunggu hasil lab yang sama-sama disepakati dari hasil beberapa kali pertemuan mediasi yang dilakukan beberapa waktu lalu,” tegas Desman. (*/kk)