Pembangunan SPBN ini menelan anggaran sekitar Rp6 Miliar dengan konstruksi yang sudah dimulai sejak 2024 lalu. Direktur PT MGRM Efri Novianto menjelaskan, SPBN ini akan mengatasi kelangkaan solar yang kerap menyulitkan nelayan di kabupaten tersebut dalam mencari ikan.
“Pembangunan ditargetkan rampung dan beroperasi pada pertengahan tahun 2025 ini. SPBN ini dibangun di lahan seluas 40 x 19 meter, bersebelahan dengan Dermaga Handil Terusan milik pemkab Kukar," kata Efri kepada Korankaltim.com, Selasa (4/2/2025) pagi ini.
Saat ini jumlah nelayan yang telah diverifikasi untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi mencapai 384 orang dengan kebutuhan sekitar 96.000 liter per bulan.
"Pengelolaan SPBN nantinya akan dilakukan oleh Perusda, bisa saja bekerja sama dengan BUMDes. Skema pengelolaannya masih dalam penjajakan," ungkap Efri lagi.
Tantangan terbesar adalah proses verifikasi dan pengukuran nelayan yang memerlukan dokumen seperti E-Pas Kecil, tanda daftar kapal keabsahan kapal berbasis elektronik yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal GT.1 Satu Gross Tonnage sampai dengan GT.
Dari Syahbandar KSOP Samarinda ada Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan elektronik (E-Kusuka) dari Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kukar. Tanpa kedua dokumen tersebut, nelayan tidak bisa mengakses BBM subsidi di SPBN.
"Kami optimis SPBN bisa selesai tepat waktu, meski ada kendala dalam proses verifikasi data nelayan dan perizinan. Begitu semua dokumen keluar, pembangunan akan berjalan lancar," tutup Efri.
Editor: Aspian Nur