Penulis: Erlita Budiarti
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 ini akan menyerap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 5.776 kuota.
1 menit baca565 kali dibaca

Penulis: Erlita Budiarti
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 ini akan menyerap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 5.776 kuota.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono menyebut kuota tersebut diberikan khusus kepada tenaga honorer ataupun Tenaga Harian Lepas (THL) yang mengabdi untuk Kukar.
“Tahun ini kuota kami sebanyak 5.776 dengan rincian 574 tenaga guru, 351 tenaga kesehatan dan 4.851 tenaga administrasi, yang telah bekerja lebih dari dua tahun,” kata Sunggono kepada Korankaltim.com, Senin (9/9/2024).
Tidak ada istilah jatah, yang ada yakni formasi yang diusulkan berdasarkan ketentuan pemerintah dalam meminimalisir Non ASN. Untuk memangkas Non ASN tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus membuat analisis jabatan dan analisi kerja.
“Mereka mengusulkan ke kami dengan melaporkan tenaga Non ASN yang lebih dua tahun mengabdi, jadi setiap OPD harus menganalisis dan bertanggung jawab secara mutlak, agar tidak ada kesalahan ketika kami mengantarkan data tersebut ke pusat,” paparnya.
Terdata masih ada 8.165 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi tenaga P3K dan Pemkab Kukar akan mengusulkan mengikuti tes P3K selanjutnya.
“Prosesnya menunggu pengumuman dari
pusat, di jadwal ini berbeda-beda kemungkinan kita akan ada di bulan
oktober,” tutup Sunggono.
Editor: Aspian Nur
Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono menyebut kuota tersebut diberikan khusus kepada tenaga honorer ataupun Tenaga Harian Lepas (THL) yang mengabdi untuk Kukar.
“Tahun ini kuota kami sebanyak 5.776 dengan rincian 574 tenaga guru, 351 tenaga kesehatan dan 4.851 tenaga administrasi, yang telah bekerja lebih dari dua tahun,” kata Sunggono kepada Korankaltim.com, Senin (9/9/2024).
Tidak ada istilah jatah, yang ada yakni formasi yang diusulkan berdasarkan ketentuan pemerintah dalam meminimalisir Non ASN. Untuk memangkas Non ASN tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus membuat analisis jabatan dan analisi kerja.
“Mereka mengusulkan ke kami dengan melaporkan tenaga Non ASN yang lebih dua tahun mengabdi, jadi setiap OPD harus menganalisis dan bertanggung jawab secara mutlak, agar tidak ada kesalahan ketika kami mengantarkan data tersebut ke pusat,” paparnya.

Terdata masih ada 8.165 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi tenaga P3K dan Pemkab Kukar akan mengusulkan mengikuti tes P3K selanjutnya.
“Prosesnya menunggu pengumuman dari
pusat, di jadwal ini berbeda-beda kemungkinan kita akan ada di bulan
oktober,” tutup Sunggono.
Editor: Aspian Nur








Pusat gempa berada di darat 12 km Barat Laut Tanggamus-Lampung
16 Nov 2026, 18:36:57 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG