Asobirin menambahkan, sejak program ZBPA tersebut digalakkan. Sekitar tahun 2008 lalu, Kukar sudah tidak lagi ada menemukan anak pekerja di bawah umur. Dalam pengertian, anak usia 15 tahun ke bawah, yang dipekerjakan. Dan Kukar juga memiliki kekuatan hukum, yakni Perda Nomor 9 Tahun 2004.
“Alhamdulillah berjalan efektif, sehingga kemarin kita benar-benar bisa mendapatkan penghargaan dari Kementerian Tenaga kerja. Dan Kukar sendiri merupakan urutan kedua yang mendapatkanya. Kukar selisih 0,5 persen saja dari Bali yang merupakan urutan pertama di penghargaan ini. Dan perlu diketahui semua, hingga hari ini Kukar sudah memastikan 99 persen anak-anak tidak ada lagi yang tidak bersekolah. Dan ini merupakan bukti nyata dari kinerja pemerintahan saat ini,” tuturnya.
Sementara itu Bupati Kukar Rita Widyasari yang menerima langsung penghargaan tersebut menyampaikan rasa syukur atas prestasi nasional yang kembali diterimanya tersebut.
“Alhamdulliah dan inilah yang bisa diucapkan. Kenapa demikian, dari 514 Kabupaten dan Kota, hanya Lima yang mendapat penghargaan daerah bebas pekerja anak. Dan Kukar merupakan urutan kedua dari Bali yang selisih hanya 0,5 persen,” paparnya.
Apa yang dilakukan saat ini adalah pemerintah tidak ingin memanjakan masyarakat (Kukar). Masyarakat itu harus dipacu ekonominya, jangan hanya mengharapkan bantuan. Kita ingin semuanya bergantung kepada upaya masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat mau sejahtera, maka sejahterakanlah dirinya sendiri dulu. Kami hanya memberikan peluang, dan yang harus memancing itu masyarakat, jika butuh modal ikan, ya pancing lagi. Jadi modal kerja itu untuk mereka. (ind)
