Abdul Rasid saat ditemui awak media mengatakan pihaknya bersyukur dan memberikan apresiasi kepada semua pihak terkhusus Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar sehingga APBD-P 2024 sudah disahkan.
“Dari laporan Banggar tadi, perubahan 2024 ada Rp1,6 Triliun yang kita lakukan untuk disamping membayar utang ada juga kegiatan yang kita laksanakan di perubahan, ada penambahan yang dikelola disamping silpa ada anggaran masuk yang totalnya 1,6,” kata Rasid.
Politikus Golkar ini mengungkapkan dengan sisa waktu beberapa bulan pada tahun ini diharapkan proses yang dijalankan di TAPD bisa dimaksimalkan sehingga realisasi yang bisa didapatkan dalam akhir pengesahan APBD perubahan ini bisa maksimal. “Artinya kegiatan untuk pembangunan di Kutai Kartanegara ini bisa kita laksanakan, juga tentunya ini PR untuk pemerintah daerah mengawal proses ini waktunya mepet dan murni 2024 juga masih berjalan ditambah lagi perubahan mau tidak mau harus ada skema yang bagus sehingga proses-proses itu bisa berjalan sesuai harapan kita semua,” ungkapnya.
Tambahan informasi, upaya pengesahan APBD-Perubahan 2024 dipenghujung waktu sisa masa jabatan anggota DPRD 2019-2024 ini adalah langkah yang tepat, mengingat jika tidak segera disahkan, maka APBD-Perubahan 2024 terancam ditiadakan, karena 14 Agustus ini DPRD Kukar melantik anggota periode 2024-2029. Sementara untuk bisa mengesahkan APBD-P harus dilakukan oleh Ketua DPRD yang masih aktif atau definitive bukan ketua sementara. (*)
Abdul Rasid saat ditemui awak media mengatakan pihaknya bersyukur dan memberikan apresiasi kepada semua pihak terkhusus Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar sehingga APBD-P 2024 sudah disahkan.
“Dari laporan Banggar tadi, perubahan 2024 ada Rp1,6 Triliun yang kita lakukan untuk disamping membayar utang ada juga kegiatan yang kita laksanakan di perubahan, ada penambahan yang dikelola disamping silpa ada anggaran masuk yang totalnya 1,6,” kata Rasid.
Politikus Golkar ini mengungkapkan dengan sisa waktu beberapa bulan pada tahun ini diharapkan proses yang dijalankan di TAPD bisa dimaksimalkan sehingga realisasi yang bisa didapatkan dalam akhir pengesahan APBD perubahan ini bisa maksimal. “Artinya kegiatan untuk pembangunan di Kutai Kartanegara ini bisa kita laksanakan, juga tentunya ini PR untuk pemerintah daerah mengawal proses ini waktunya mepet dan murni 2024 juga masih berjalan ditambah lagi perubahan mau tidak mau harus ada skema yang bagus sehingga proses-proses itu bisa berjalan sesuai harapan kita semua,” ungkapnya.
Tambahan informasi, upaya pengesahan APBD-Perubahan 2024 dipenghujung waktu sisa masa jabatan anggota DPRD 2019-2024 ini adalah langkah yang tepat, mengingat jika tidak segera disahkan, maka APBD-Perubahan 2024 terancam ditiadakan, karena 14 Agustus ini DPRD Kukar melantik anggota periode 2024-2029. Sementara untuk bisa mengesahkan APBD-P harus dilakukan oleh Ketua DPRD yang masih aktif atau definitive bukan ketua sementara. (*)