Sekretaris DPRD (Sekwan) Kukar HM Ridha Darmawan mengatakan kunjungan tim JDIH Nasional yang dihadiri langsung Kepala Pusat (Kapus) JDIH Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Johny Pesta Simamora bersama Pengelola JDIH Nasional Kemenkumham, Diden Priya Utama yang juga selaku pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan JDIH dan Sumber Daya Aparaturnya, ini sebagai tahapan untuk persiapan JDIH Set-DPRD Kukar akan mengikuti ajang JDIH Award nasional di Jakarta pada tahun 2024 yang direncanakan akan digelar Desember mendatang.
"Tim dari JDIH nasional berkunjung ini dalam rangka memberikan pengawasan dan arahan berkenaan dengan penilaian JDIH tingkat nasional. JDIH Sekretariat DPRD Kukar adalah salah satu JDIH yang akan mewakili Kaltim di lomba JDIH Award nasional di 2024. Besar harapan kami bisa mewakili Kukar terutama Kaltim untuk ikut serta ajang JDIH Award," kata Ridha Darmawan didampingi Ketua Tim JDIH Set-DPRD Kukar, Nurhayati Touristiany kemarin.
Sebagai informasi, JDIH Set-DPRD Kukar dibentuk pada tahun 2017. Sejak saat itu, JDIH Set-DPRD yang dipimpin langsung Nurhayati Touristiany dengan mendapat dukungan penuh Sekwan Kukar Ridha Darmawan ini mulai melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan baik dari sisi dokumen maupun sarana dan prasarana. Hingga pada tahun 2023 turut ikut mendukung pertemuan nasional dan LDCC Awards dengan tema membangun hukum nasional sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Diden Priya Utama selaku pengelola JDIH Nasional disela-sela kunjungannya sebelum memberikan materi mengaku sangat bangga dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan JDIH Set-DPRD Kukar.
"Kami datang dalam rangka memenuhi undangan pak sekwan dan sosialisasi juga sekarang mengevaluasi apa saja yang perlu ditambahkan JDIH DPRD Kukar ini supaya bisa naik di tingkat nasional," ungkap Diden.
Sejak pertama kali terbentuk dan hingga saat ini, Diden cukup terkesan dengan perkembangan yang dilakukan JDIH Set-DPRD Kukar.
"Ini luar biasa punya cafe JDIH, ada podcast pojok bekesah produk hukum dan itu bisa menaikkan nilai informasinya untuk ke masyarakat, jamannya sekarang ini bukan orang membaca tapi orang melihat kan, karena kan budaya membaca susah nya minta ampun sekarang," tegasnya.
"Jadi memang kalau bisa beberapa dokumen produk hukum itu dibuat semacam info grafis atau video grafis agar lebih bisa mengena ke masyarakat," ucap Diden. (*/kk)
Editor: Aspian Nur
