Musrenbang dibuka langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dengan pemukulan gong ini turut dihadiri Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas Mohammad Raudo dan perwakilan dari Bappeda Provinsi Kaltim secara langsung serta seluruh kepala perangkat daerah baik dinas badan hingga pemerintahan kecamatan se-Kukar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono memaparkan dokumen RPJPD 2025-2045 dengan tema Kukar Emas Berbudaya 2045 Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan.
Usai penyampaian paparan RPJPD 2025-2045 oleh sekda, selanjutnya Plt Kepala Bappeda Kukar, Sy Vanesa Vilna menyampaikan pemaparan terkait dokumen RKPD 2025 dengan tema ‘Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan’.
Vanesa menjelaskan selanjutnya dari Musrenbang ini akan dilakukan proses verifikasi dan evaluasi dari provinsi dan sampai kepada penetapan peraturan Bupati.
“Menyusun RKPD 2025 kita juga masih mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 sambil menunggu Perbup RKPD 2025, bersamaan dengan itu secara simultan kita juga harus menyelesaikan perda RPJPD 2025-2045 bahwa nanti harus ditetapkan paling lambat Agustus,” kata Nana sapaan akrab Plt Kepala Bappeda Kukar ini.
Disamping itu, lanjut Nana kita juga selesaikan RPJMD teknokratif, dokumen ini harus selesai pada saat penyusunan RPJMD 2025-2029, hal ini dilakukan karena untuk RPJMD teknokratif harus diselesaikan di September dan harus ditetapkan sebelum calon kepala daerah baru.
“Bersamaan dengan itu sudah kita susun maka penyesuaian akan dilakukan pada perubahan RKPD 2025 di Agustus tahun depan,” jelasnya.
Adapun tindak lanjut dari Musrenbang ini adalah untuk rekomendasi penyempurnaan RKPD, mempertajam sasaran prioritas maupun lokus-nya, harapannya supaya kita fokus kepada masyarakat.
“Bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat dan bagaimana masyarakat ini bisa hidup nyaman tenang dan tanpa memikirkan bisa makan atau tidak hari ini atau besok, kami Bappeda mewakili Pemerintahan Kabupaten sangat mengapresiasi dan mohon saran dan masukannya untuk perbaikan seluruh dokumen perencanaan baik itu dari RKPD maupun RPJPD.,” tegas Nana. (*/kk)
Editor: Maruly Z