Dinas Sosial Kukar Bahas Angka Kemiskinan di Musrenbang Kecamatan, Perangkat Desa Diminta Verifikasi DTKS

Kepala Dinsos Kukar, H Hamli menerangkan bahwa perangkat desa, jangan ragu untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga dengan begitu, angka kemiskinan yang tercatat bisa terus diperbaharui.

“Tujuan pembaharuan data ini untuk melihat, mana masyarakat kita yang masih layak menerima bantuan, mana yang sudah bisa lepas dari bantuan. Sehingga bantuan yang diberikan itu, sampai ke orang yang benar-benar layak,” ucap dia.

Ia juga menekankan pentingnya melakukan Rapat Paripurna berkaitan dengan data kemiskinan ini. Tujuannya tentu untuk memastikan apakah benar warga kita yang dinyatakan miskin ini sesuai dengan kondisinya.

“Sehingga warga yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan, bisa kita beri informasi. Biasanya nanti format bantuannya akan diubah. Jadi pemberdayaan, bukan bantuan bulanan,” terangnya. Lagi.

Artinya lanjut Hamly, bagi warga yang keluar dari DTKS tersebut tidak mendapatkan lagi bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program bantuan lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.

“Tapi tetap mereka dalam data base menerima bantuan-bantuan. Misalnya seperti mesin perahu, atau alat tangkap ikan dan sebagainya yang sifatnya untuk bisa diberdayakan hingga akhirnya mandiri, namun itu (bantuan) tidak diberikan setiap bulan,” bebernya.

Dirinya mengakui, kesulitan Dinsos dalam hal ini memang memberikan pemahaman kepada warga untuk bisa mengubah kebiasaannya agar tidak menerima lagi tiap bulan. Karena yang terbiasa menerima tiap bulan itu mereka biasanya merasa kesulitan jika tidak lagi menerima bantuan per bulan.

Walaupun warga yang bersangkutan tidak layak dan merasa dirinya memang tidak miskin, namun bantuan bulanan itu mereka anggap seperti gaji. Padahal menurutnya, warga sudah bisa paham bahwa mereka sebenarnya tidak layak menerima bantuan, dan itu menjadi tugas Dinsos dan seluruh perangkat pemerintahan yang ada untuk terus memberikan pemahaman.

“Dengan menyampaikan bahwa kalau menerima bantuan seperti itu ya angka kemiskinan kita sulit menurun karena kita masih tercatat. Tapi kalau kita hilangkan itu kita mendapatkan bantuan lain yang untuk sekali tapi meningkatkan ekonomi lebih cepat, kami sampaikan seperti itu supaya pemahaman kepala desa dan aparatur desa juga sama seperti yang diharapkan oleh pak Bupati, itu yang sebenarnya harus kita kuatkan juga pada pendataan tadi,” tegas Hamly. (*/kk)

Editor: Maruly Z

Dinas Sosial Kukar Bahas Angka Kemiskinan di Musrenbang Kecamatan, Perangkat Desa Diminta Verifikasi DTKS

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini