Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) Arianto mengatakan, program ini sudah berjalan 2 tahun sejak RPJMD ditetapkan. Pada 2021 lalu memang menjadi awal, namun tidak sempat dilaksanakan karena dalam hal proses persiapan dan pemantapan regulasi, kemudian anggaran juga masih transisi.
"Jadi baru dijalankan di 2022 program pembangunan berbasis RT bantuan keuangan Rp50 juta per RT. Dijalankan pada proses awalnya program ini pertama agak banyak penyesuaian baik dari kami selaku pembina pelaksana di tingkat kabupaten dalam hal kebijakan daerah begitu juga kawan-kawan di tingkat kecamatan dan desa termasuk RT-nya harus menyesuaikan, Alhamdulillah bisa berjalan memang ada beberapa kendala tapi sudah kita atasi bersama," katanya, Kamis (8/2/2024).
Arianto menjelaskan, pada pelaksanaan di tahun 2023 anggaran sudah makin membaik, semua desa dan kelurahan RT-nya yang berjumlah 3.143, semuanya sudah bisa menjalankan program pembangunan berbasis RT dengan bantuan keuangan Rp50 juta per RT ini.
"Saat ini kita lakukan evaluasi dan sebelumnya penelitian juga dilakukan oleh teman-teman dari BRIDA melakukan kuesioner yang mana disampaikan ke kami bahwa mayoritas meminta dilanjutkan karena berdampak kepada masyarakat," jelasnya.
Meskipun berjalan baik, Arianto mengungkapkan bupati juga secara langsung rutin melakukan monitoring terkait program ini baik pada 2022 maupun 2023. DPMD dalam beberapa kali berkesempatan mendampingi bupati untuk terjun langsung bertemu dengan RT.
"Jadi beliau (Bupati Kukar) tidak langsung percaya saja dengan laporan baik kami DPMD maupun kecamatan dan desa tapi langsung cek kepada RT-nya masing-masing, menanyakan apakah bisa terlaksana kemudian apa kendalanya," ungkapnya.
Program Rp50 juta per RT ini juga diharapkan tidak hanya berdampak kepada pengurus RT yaitu ketua, sekretaris, bendahara saja, tetapi wajib juga dirasakan oleh masyarakat di lingkungan RT itu.
Kemudian kegiatan lingkungan untuk gotong royong juga bisa terpenuhi, seperti mesin rumput, semprotan, parang bisa terpenuhi dengan program ini jadi para RT lebih mudah tidak kesulitan lagi dalam menjalankan tugas fungsi nya baik pelayanan langsung terkait data termasuk juga pelayanan lingkungan seperti Poskamling yang sudah bergerak, dibangun dan dirapikan serta direhab kemudian pengisian keperluan Siskamling.
"Dampaknya kepada masyarakat kami tidak menutup masukkan warga RT yang juga mereka ingin merasakan dampak dari program ini, yang terlihat itu memang saat ini pengurus RT dapat motor handphone, insentif dinaikkan tapi bapak bupati sudah menyampaikan bagaimana peningkatan kinerja pelaksana tugas fungsi pengurus RT kemarin kita dorong pertama mereka harus memperbaiki data administrasi kependudukan," pungkasnya.
Editor: Maruly Z