Antrean BBM Subsidi di Kukar Makan Badan Jalan Disoroti DPRD, Bupati Kecewa Fuel Card Tak Berarti Apa-Apa

Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara Saparuddin Pabonglean sudah pernah mengeluhkan terkait hal itu.

"Kami prihatin dan seharusnya bisa diatasi asal pemerintah, aparat dan Pertamina tegas. Dari sekian variabel penyebabnya karena banyaknya pengetap dan pengecer yang mengambil jatah subsidi termasuk kemungkinan truk tambang ilegal yang harusnya kuota BBM subsidi cukup," sebut Saparuddin kepada korankaltim.com, Rabu (20/12/2023).

Politikus PKS ini juga berharap Polres Kukar bisa turun tangan. "Dulu Polres Kukar pernah mengatasi, kenapa tidak konsen. Kalau diatasi terus-menerus kan tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Selain itu juga kan banyak pembeli BBM yang memang seharusnya untuk mereka subsidi, bukan justru yang subsidi kemudian dijual ke industry," tegasnya.

Pemerintah disebutnya juga harus bertanggungjawab menambah kuota. "Kami pernah bertemu dengan Pertamina dan mereka mengatakan kuota yang ada itu seharusnya cukup kalau dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang ada," papar Saparuddin.

Semua pihak lanjut Saparuddin harus bertindak tegas termasuk pihak pengusaha SPBU kemudian dari Polres serta pemerintah yang terkait kewenangan di bidang ini agar segera mengatasi agar antrean BBM tidak terus terjadi.

"Satu sisi pengetap ikut antre karena itu bagian dari mata pencaharian mereka, tapi pemerintah juga harus punya alternatif selain itu belum lagi resiko kebakaran dan sebagainya. Harus diatur agar betul-betul masyarakat yang layak yang membeli. Saya pernah melihat ada yang kadang-kadang membawa drum diatas mobil diisi padahal itu tidak sesuai aturan, tapi kalau ada ketegasan saya kira bisa itu diatasi," ucap Saparuddin.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah juga merasa gerah dan terkejut dengan kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di kabupaten yang dipimpinnya. Kelangkaan BBM bersubsidi ini memunculkan kekhawatiran karena mengakibatkan antrean kendaraan hingga ke badan jalan.

Pemkab bahkan sudah melaporkan masalah ini kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun ada pertemuan antara PJ Gubernur Kaltim dan Pertamina di Jakarta terkait kuota BBM di Kaltim, kondisi di lapangan sangat berbeda dari informasi yang diperoleh.

"Masyarakat Kukar mengeluh karena kesulitan mendapatkan Pertalite di SPBU. Antrean kendaraan yang panjang di SPBU menjadi kekhawatiran yang tidak hanya memprihatinkan tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya," papar Edi.

Edi mengaku kecewa terhadap kebijakan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kelangkaan BBM. Meskipun beberapa waktu lalu diluncurkan fuel card untuk mengatasi masalah ini, nyatanya permasalahan kelangkaan BBM masih berlanjut. "Saya merasa kecewa. Sebagai pemerintah daerah, kami diberikan tanggungjawab untuk menangani masalah masyarakat namun kami tidak dianggap ketika menyangkut kebutuhan kuota. Di sisi lain, lembaga yang seharusnya menangani masalah ini masih terlihat tenang saja," sebut Edi.

Editor: Aspian Nur

Antrean BBM Subsidi di Kukar Makan Badan Jalan Disoroti DPRD, Bupati Kecewa Fuel Card Tak Berarti Apa-Apa

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini