Sistem pertanian terintegrasi berbasis kawasan harus didukung semua pihak yang berkepentingan karena dapat menghasilkan bahan bakar, pupuk, pakan ternak, dan makanan. Produk tersebut merupakan kebutuhan dasar dalam menjalankan usaha pertanian dan usaha peternakan sehingga akan menciptakan usaha yang berkelanjutan serta mengurangi pengeluaran dari luar.
Sistem pertanian terintegrasi diharapkan dapat menghasilkan pakan yang murah, sumber energi terbarukan berupa biogas, dan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari sistem pertanian terintegrasi adalah terjadinya peningkatan penghasilan yang lebih bervariasi.
Selain itu, secara ekonomi sistem pertanian terintegrasi berbasis kawasan mampu memiliki keuntungan lainnya yaitu memperkecil risiko kegagalan panen. Gagal atau menurunnya panen dari salah satu komponen, masih dapat ditutupi oleh adanya hasil dari komponen yang lain dan meningkatkan pendapatan petani, karena input yang diberikan akan menghasilkan output yang bervariasi dan berkelanjutan.
"Kami harap konsep pembangunan pertanian terintegrasi berbasis kawasan ini didukung oleh semua pihak karena itu kita sudah lakukan studi kelayakan untuk desa-desa yang akan diimplementasikan konsep ini. Dan tahun 2024 kita akan alokasi di APBD di awal tahun kita akan coba membangun fisik dan langsung melakukan beberapa aktivitas pertanian baik itu peternakan, penyediaan bibit sampai dengan penanaman padi," kata Vanesa didampingi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D) Bappeda Kukar, Saiful Bahri, Rabu (18/10/2023).
Pada kegiatan di awal tahun depan ini, juga direncanakan akan dilakukan uji varietas jenis padi yang cocok pada suatu kawasan yang ditetapkan sebagai lokus pertanian terintegrasi berbasis kawasan. "Kita coba varietas, akan kita coba jenis padi yang paling layak di lokasi tersebut dan targetnya di pertengahan 2024 kita bisa panen raya di lokasi itu" harapnya.
Adapun yang saat ini tengah dilakukan Bappeda menggandeng tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ialah melakukan studi kelayakan dengan memanggil para kepala desa, Bumdes dan instansi terkait yakni, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkim dan instansi lainnya bersama perwakilan Kelompok tani dan kelompok wanita tani dari desa yang menjadi calon penetapan kawasan yaitu Desa Cipari Makmur, Karang Tunggal, Sumbersari dan Desa Bukit Pariaman.
"Kami mengumpulkan dari kepala desa, kelompok tani, karang taruna kelompok wanita tani kemudian dari Bumdesa ada beberapa OPD yang terlibat ini kita coba cari informasi kendala-kendala apa saja dan potensi apa saja yang mereka miliki dan bagaimana komitmen mereka seandainya saja ini betul-betul dilaksanakan di desa mereka. Nah harapannya segera gambaran dari kawan-kawan UGM bagaimana kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di desa-desa tersebut dan selanjutnya dilakukan pendampingan," tegasnya. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin
