Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan, pengadaan tenaga kesehatan (Nakes) untuk program ini sudah dianggarkan pada APBD-Perubahan tahun 2023 ini.
"Jadi dianggaran perubahan ini kami akan optimalkan program satu desa satu bidan satu perawat," katanya.
Arianto menyebutkan, pihaknya juga akan mendorong keterlibatan Posyandu dan Puskesmas pembantu (Pusban) di desa agar program satu desa satu bidan satu perawat bisa dilakukan secara optimal.
Hal ini dilakukan mengingat saat ini memang masih ada sebagian desa di Kukar ada satu desa hanya memiliki satu perawat, atau ada yang hanya memiliki satu bidan saja.
"Maka lanjutnya, sesuai arahan Pak Bupati Kukar Edi Damansyah ingin ada ada dua duanya, yakni bidan dan perawat disetiap desa. Di perubahan (APBD-P) ini kami dengan Dinkes Kukar melalui program bantuan keuangan desa untuk mengangkat tenaga kesehatan baik bidan dan perawat untuk memenuhi arahan pak Bupati," sebutnya.
Ia menambahkan, nakes di desa sebenarnya bisa ditambah, karena menurut analisa Dinkes boleh menambah nakes di setiap desa.
"Nanti pembayaran insentif atau honornya lewat desa, yang mengangkat nakes dari Dinkes Kukar melalui Puskesmas dan harus tes seleksi. Kita ingin masyarakat setempat yang lulusan bidang kesehatan mendaftar, sehingga yang diterima masyarakat setempat juga," harapnya.
Luas geografis Kabupaten Kukar menjadi tantangan tersendiri sehingga sebaran tenaga kesehatan tidak seluruhnya merata di setiap daerah. Oleh karenanya Pemkab Kukar dibawah komando Edi Damansyah dan Rendi Solihin akan mengadakan seleksi nakes khusus untuk desa-desa yang memerlukan.
“Proses seleksinya dilakukan langsung oleh Dinkes Kukar di APBD-P ini secara serentak,” terangnya.
Arianto mengaku keberadaan nakes di desa-desa Kukar masih kurang. Di beberapa desa memiliki bidan, namun tidak memiliki perawat, dan sebaliknya di desa lainnya ada perawat tapi tak ada bidan.
Arianto kembali menegaskan dan berharap serta mendorong warga lokal desa tersebut yang merupakan lulusan tenaga kesehatan untuk mengikuti seleksi ini. Sehingga akan ditempatkan di desa tersebut untuk mengabdi dan melayani warga mereka.
“Ini akan kita mulai di APBD perubahan. Insyaallah tiga hingga empat bulan akan kita berikan insentif mereka melalui program bantuan keuangan desa,” tukas Arianto. (*/KK)
Editor: Maruly Zainuddin