Selain untuk mobilitas sehari-hari, akses jalan juga sangat penting karena digunakan untuk mendukung perekonomian warga, salah satunya aktivitas di pasar subuh. "Ini juga untuk pertanian dan kebun. Kalau dulu jangankan mobil, motor saja susah masuk ke desa kami," jelasnya.
Kendati sudah dilakukan perbaikan jalan, ia tetap berharap agar sisa jalan yang belum disemenisasi dapat dilanjutkan kembali. "Kami tetap berharap agar sisa jalan yang panjangnya kurang lebih 2 Km bisa dilanjutkan," harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengaku sisa jalan yang belum diperbaiki akan dilanjutkan hingga tuntas. Ia menjelaskan, di 2024 mendatang Pemkab Kukar tetap akan berfokus pada peningkatan jalan di desa-desa.
"Tentu masih banyak PR kita, karena kalau ingin mulus semua jalanan di Kukar, maka butuh Rp 44 triliun. Sedangkan kekuatan APBD kita saat ini tidak memungkinkan untuk memuluskan jalan sekaligus," terang Rendi.
Sejauh ini per tahunnya Pemkab Kukar bisa mengeluarkan anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan mencapai Rp 2-4 Triliun. "Tapi kami optimis, dengan kekuatan APBD yang ada, program peningkatan jalan dapat terus terlaksana, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah yang berorientasi pada sektor perekonomian," jelasnya.
Pada APBD perubahan 2023, program perbaikan jalan dapat terus dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), yang akan dikelola langsung oleh Kepala Desa. "Ya, akan dikelola langsung oleh kepala desa untuk penuntasan jalan desa," pungkas Rendi Solihin. (*)
Editor: Maruly Zainuddin
Selain untuk mobilitas sehari-hari, akses jalan juga sangat penting karena digunakan untuk mendukung perekonomian warga, salah satunya aktivitas di pasar subuh. "Ini juga untuk pertanian dan kebun. Kalau dulu jangankan mobil, motor saja susah masuk ke desa kami," jelasnya.
Kendati sudah dilakukan perbaikan jalan, ia tetap berharap agar sisa jalan yang belum disemenisasi dapat dilanjutkan kembali. "Kami tetap berharap agar sisa jalan yang panjangnya kurang lebih 2 Km bisa dilanjutkan," harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengaku sisa jalan yang belum diperbaiki akan dilanjutkan hingga tuntas. Ia menjelaskan, di 2024 mendatang Pemkab Kukar tetap akan berfokus pada peningkatan jalan di desa-desa.
"Tentu masih banyak PR kita, karena kalau ingin mulus semua jalanan di Kukar, maka butuh Rp 44 triliun. Sedangkan kekuatan APBD kita saat ini tidak memungkinkan untuk memuluskan jalan sekaligus," terang Rendi.
Sejauh ini per tahunnya Pemkab Kukar bisa mengeluarkan anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan mencapai Rp 2-4 Triliun. "Tapi kami optimis, dengan kekuatan APBD yang ada, program peningkatan jalan dapat terus terlaksana, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah yang berorientasi pada sektor perekonomian," jelasnya.
Pada APBD perubahan 2023, program perbaikan jalan dapat terus dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), yang akan dikelola langsung oleh Kepala Desa. "Ya, akan dikelola langsung oleh kepala desa untuk penuntasan jalan desa," pungkas Rendi Solihin. (*)
Editor: Maruly Zainuddin