Ketua RPM Kukar, Muhammad Kaisar menilai, mahalnya biaya pendidikan tersebut sudah tidak wajar, sebab menurutnya, anggaran pendidikan 20 persen dari APBD Kukar atau sekitar Rp1,321 triliun seyogyanya sangat cukup untuk keperluan peserta didik SD dan SMP di Kukar.
"Hasil observasi kami di lapangan menemukan bahwa biaya atribut sekolah di Kukar melonjak dua hingga lima kali lipat dari harga pasaran. Misal dijual harga dasi, topi, ikat pinggang bisa sampai 50 ribu, padahal di Pasar Tangga Arung cuma Rp10- 20 ribu,” kata Kaisar kepada korankaltim.com, Jumat (14/7/2023).
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan, biaya atribut seragam SMP di Kukar tembus pada angka Rp2 juta, bahkan untuk buku pelajaran, orang tua siswa harus merogoh kocek hingga Rp 1,5 juta. “Dan itu kita ketahui sekolahnya berstatus negeri, bagaimana dengan sekolah swasta, kasihan orang tua dan peserta didik baru,” ungkapnya.
Oleh karena itu, RPM mendesak Pemkab Kukar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membentuk panitia khusus guna menyelesaikan persoalan pendidikan di Kukar, khususnya biaya atribut SD dan SMP yang tak wajar. “Bahkan bila perlu Pemkab Kukar melakukan kebijakan program seragam gratis untuk SD dan SMP baik negeri maupun swasta,” harap Kaisar.
Sementara itu, Kepala Bidang SD Disdikbud Kukar, Ahmad Nurkhalis menjelaskan, pihaknya dengan aturan-aturan yang ada sudah menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak boleh terlibat dengan urusan penjualan buku hingga seragam dan semua itu diserahkan kembali ke pihak orang tua masing-masing siswa. "Kalau memang ada kesepakatan itukan berarti di luar aturan," jelasnya.
Kemudian terkait buku pelajaran jelasnya sudah ada anggaran dari dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) untuk menganggarkan buku, sehingga orang tua siswa tidak perlu membelinya, termasuk sistem Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sudah ditiadakan.
"LKS itu tidak ada lagi sudah, buku dibeli sekolah untuk dipakai anak-anak, jadi tidak ada lagi sekolah dan tidak boleh sekolah menjual buku, seragam itu juga tidak boleh juga, jangan sampai ada bahasa sekolah berbisnis," tegasnya.
Editor: Maruly Zainuddin