"Mereka memberikan perhatian terkait kesulitan yang selama ini dirasakan petani, seperti keterbatasan lahan, jumlah produksi yang tidak meningkat dan meningkatkan kapasitas rencana replanting," ungkap Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono saat dihubungi Rabu (8/3/2023).
Berbagai permasalahan yang muncul di petani sawit dselama ini terkait dengan lahan, seperti adanya petani kelapa sawit yang hanya memiliki sawit berupa plasma dan ada juga yang kekurangan luas lahan.
Hal inilah yang coba difasilitasi oleh pemerintah Norwegia agar kelapa sawit ini bisa dioptimalkan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.
"Mungkin lewat cara perawatan, penggunaan teknologi, replanting (penanaman kembali) tanaman yang tua dan lain sebagainya. Inilah beberapa diantaranya yang mereka ingin lakukan untuk membantu, khususnya para petani sawit secara swadaya yang ada," bebernya.
Dukungan pemerintah Norwegia ini diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran yang mencapai USD 10 juta, dengan rincian penggunaannya sekitar 40 persen untuk pembangunan tata kelola, perencanaan, pelatihan, sertifikasi dan sebagainya dan sekitar 60 persen digunakan untuk meningkatkan kapasitas produktifitas secara jangka panjang.
"Pemerintah daerah menyambut positif dan akan membentuk tim kerja agar memastikan rencana, anggaran dan pemanfaatan serta tindak lanjut agar ini dapat terkawal bersama dengan baik," ucap Sunggono.
Pemkab saat ini masih terus membangun hubungan kepercayaan serta mendiskusikan rencana dan hak serta kewajibannya.
"Untuk tim kerja ini nantinya terdiri dari desa, koperasi dan pihak terkait lainnya. Kami hanya ingin memastikan bantuan ini bisa benar-benar bermanfaat dan terkawal dengan baik. Kemudian untuk memperjelas juga petani swadaya mana yang menjadi subjek dari program ini," tutup Sunggono.
Editor: Aspian Nur