Ia menjelaskan adapun hak-hak waris ini dituntut karena kerajaan Kutai punya luasan wilayah yang termasuk wilayah Kutai Kartanegara saat ini dan kabupaten kota lainnya di Kaltim.
“Karena Kesultanan Kutai ini dulu pernah memimpin tujuh kota kabupaten, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, itu semua termasuk eks swaparaja istimewa Kutai, jadi ada masuk tanah wilayah kami ke tanah ulayat adat yang dimiliki oleh para ahli waris yang tiga pilar ini,” jelasnya.
Pihaknya meminta pengakuan pemerintah terhadap hak-hak ahli waris, karena itu adalah peninggalan nenek moyang yang perlu dipelihara dan perlu dirasakan, sehingga jangan begitu saja pemerintah merampas.
“Yang perlu kami lestarikan dan kami jaga, dengan adanya IKN kami menerima dengan lapang dada, cuma tolong diperhatikan hak-hak kami yang ada di wilayah itu, kami tidak menuntut banyak yang penting ada bagian dari kami,” ungkapnya.
“Jadi pada prinsipnya deklarasi kami ini supaya pemerintah itu betul-betul memperhatikan hak kami, kami tidak menuntut banyak, kami memberikan leluasa untuk membangun dan apapun yang dibangun tapi tolong hak-hak dari ahli waris kami, kami adalah penerus waris dari tiga pilar,” imbuh Poeger.
Poeger menyebut bahwa Sultan Kutai AM Arifin sebagai pemegang adat tidak mencampuri urusan hak waris ini, karena hak waris diberikan kepada keluarga besar tiga pilar itu sendiri.
“Beliau kami percayakan sebagai pemegang adat, untuk wewenang hak waris diserahkan kepada tiga. Harapan kami kepada yang mulia Presiden tolong kami diperhatikan, kami dengan lapang dada dan tangan terbuka menerima program pemerintah, kami kerabat kesultanan tiga pilar siap membantu jadi jangan sampai kami (hak ulayat) kerabat kesultanan dijualbelikan oleh oknum masyarakat baik pemerintah maupun secara pribadi,” harapnya.
Penulis: */Muhammad Heriansyah
Editor: Supiansyah
Ia menjelaskan adapun hak-hak waris ini dituntut karena kerajaan Kutai punya luasan wilayah yang termasuk wilayah Kutai Kartanegara saat ini dan kabupaten kota lainnya di Kaltim.
“Karena Kesultanan Kutai ini dulu pernah memimpin tujuh kota kabupaten, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, itu semua termasuk eks swaparaja istimewa Kutai, jadi ada masuk tanah wilayah kami ke tanah ulayat adat yang dimiliki oleh para ahli waris yang tiga pilar ini,” jelasnya.
Pihaknya meminta pengakuan pemerintah terhadap hak-hak ahli waris, karena itu adalah peninggalan nenek moyang yang perlu dipelihara dan perlu dirasakan, sehingga jangan begitu saja pemerintah merampas.
“Yang perlu kami lestarikan dan kami jaga, dengan adanya IKN kami menerima dengan lapang dada, cuma tolong diperhatikan hak-hak kami yang ada di wilayah itu, kami tidak menuntut banyak yang penting ada bagian dari kami,” ungkapnya.
“Jadi pada prinsipnya deklarasi kami ini supaya pemerintah itu betul-betul memperhatikan hak kami, kami tidak menuntut banyak, kami memberikan leluasa untuk membangun dan apapun yang dibangun tapi tolong hak-hak dari ahli waris kami, kami adalah penerus waris dari tiga pilar,” imbuh Poeger.
Poeger menyebut bahwa Sultan Kutai AM Arifin sebagai pemegang adat tidak mencampuri urusan hak waris ini, karena hak waris diberikan kepada keluarga besar tiga pilar itu sendiri.
“Beliau kami percayakan sebagai pemegang adat, untuk wewenang hak waris diserahkan kepada tiga. Harapan kami kepada yang mulia Presiden tolong kami diperhatikan, kami dengan lapang dada dan tangan terbuka menerima program pemerintah, kami kerabat kesultanan tiga pilar siap membantu jadi jangan sampai kami (hak ulayat) kerabat kesultanan dijualbelikan oleh oknum masyarakat baik pemerintah maupun secara pribadi,” harapnya.
Penulis: */Muhammad Heriansyah
Editor: Supiansyah