Ahli Waris Tiga Pilar Kesultanan Kutai Minta Hak Ulayat di Lokasi IKN

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Tiga pilar Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yakni Sultan Sulaiman, Sultan Aji Alimuddin, dan Sultan Aji Muhammad Parikesit melakukan deklarasi dukungannya terhadap percepatan pembangunan IKN Nusantara dan mendukung kedatangan Presiden Jokowi untuk melakukan kemping, di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (13/3/2022), di Museum Mulawarman, Tenggarong.

“Kami keluarga besar tiga pilar (kesultanan) mendeklarasikan kepada yang mulia Presiden Pak Jokowi, pertama kami mendukung program pemerintah untuk membangun IKN di wilayah Kaltim, kedua kami ahli waris mempunyai hak-hak untuk supaya pemerintah memperhatikan hak kami jangan kami ditinggalkan begitu saja, ketiga kami berharap pemerintah betul-betul memperhatikan hak ulayat yang ada di wilayah IKN itu sendiri, sehingga Bapak Presiden dapat memperhatikan hak-hak dari masyarakat kami dari tiga pilar, yang terdiri dari Sultan Sulaiman, Sultan Ali Mudin dan Sultan Parikesit,” kata perwakilan tiga pilar kesultanan, Pangeran Poeger, Minggu (13/3).

Ia menjelaskan adapun hak-hak waris ini dituntut karena kerajaan Kutai punya luasan wilayah yang termasuk wilayah Kutai Kartanegara saat ini dan kabupaten kota lainnya di Kaltim.

“Karena Kesultanan Kutai ini dulu pernah memimpin tujuh kota kabupaten, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, itu semua termasuk eks swaparaja istimewa Kutai, jadi ada masuk tanah wilayah kami ke tanah ulayat adat yang dimiliki oleh para ahli waris yang tiga pilar ini,” jelasnya.

Pihaknya meminta pengakuan pemerintah terhadap hak-hak ahli waris, karena itu adalah peninggalan nenek moyang yang perlu dipelihara dan perlu dirasakan, sehingga jangan begitu saja pemerintah merampas.

“Yang perlu kami lestarikan dan kami jaga, dengan adanya IKN kami menerima dengan lapang dada, cuma tolong diperhatikan hak-hak kami yang ada di wilayah itu, kami tidak menuntut banyak yang penting ada bagian dari kami,” ungkapnya.

“Jadi pada prinsipnya deklarasi kami ini supaya pemerintah itu betul-betul memperhatikan hak kami, kami tidak menuntut banyak, kami memberikan leluasa untuk membangun dan apapun yang dibangun tapi tolong hak-hak dari ahli waris kami, kami adalah penerus waris dari tiga pilar,” imbuh Poeger.

Poeger menyebut bahwa Sultan Kutai AM Arifin sebagai pemegang adat tidak mencampuri urusan hak waris ini, karena hak waris diberikan kepada keluarga besar tiga pilar itu sendiri.

“Beliau kami percayakan sebagai pemegang adat, untuk wewenang hak waris diserahkan kepada tiga. Harapan kami kepada yang mulia Presiden tolong kami diperhatikan, kami dengan lapang dada dan tangan terbuka menerima program pemerintah, kami kerabat kesultanan tiga pilar siap membantu jadi jangan sampai kami (hak ulayat) kerabat kesultanan dijualbelikan oleh oknum masyarakat baik pemerintah maupun secara pribadi,” harapnya.

Penulis: */Muhammad Heriansyah
Editor: Supiansyah

Ahli Waris Tiga Pilar Kesultanan Kutai Minta Hak Ulayat di Lokasi IKN

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini