“Awal tahun relatif aman, untuk tahun lalu tidak juga ya karena silpa tahun lalu besarkan yakni Rp1,1 triliun. Ya anggap saja dikurangi silpa BLUD, DAK dana Bankeu sehingga silpa totalnya jadi Rp900an miliar, cuma kan memang gagal bayar, karena dulu banyak tagihan yang tidak bisa terbayarkan karena sistem, kemarin kan masih pake sistem SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) dan sekarang pindah SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah),” ungkap Sukotjo.
Ia menegaskan dengan telah menggunakan SIPD dan SIMDA sejak awal, maka untuk tahun 2021 dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah cenderung lebih baik jika dibandingkan menggunakan SIMRAL.
Sukotjo menambahkan untuk tahun ini relatif sejak awal Pemkab Kukar sudah pakai SIPD dan SIMDA. “Untuk penganggarannya pakai SIPD, tetapi karena SIPD itu penata usahanya tidak jalan, akhirnya untuk penata usahanya kita pakai SIMDA, data base penganggaran pakai SIPD kemudian kita endorse masuk SIMDA, tidak masalah ini,” tegasnya.
“Kalau yang dulu pakai SIMRAL itu yaa Allah, banyak SPD hilang, tahu tahu terhapus di sistem karena belum stabil kan sistemnya. Tapi kan oke lah itu masa lalu, yang penting kemarin dengan penata usaha yang bagus, kejadian seperti tahun 2020 bisa kita eliminir lah,” demikian Sukotjo.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
“Awal tahun relatif aman, untuk tahun lalu tidak juga ya karena silpa tahun lalu besarkan yakni Rp1,1 triliun. Ya anggap saja dikurangi silpa BLUD, DAK dana Bankeu sehingga silpa totalnya jadi Rp900an miliar, cuma kan memang gagal bayar, karena dulu banyak tagihan yang tidak bisa terbayarkan karena sistem, kemarin kan masih pake sistem SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) dan sekarang pindah SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah),” ungkap Sukotjo.
Ia menegaskan dengan telah menggunakan SIPD dan SIMDA sejak awal, maka untuk tahun 2021 dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah cenderung lebih baik jika dibandingkan menggunakan SIMRAL.
Sukotjo menambahkan untuk tahun ini relatif sejak awal Pemkab Kukar sudah pakai SIPD dan SIMDA. “Untuk penganggarannya pakai SIPD, tetapi karena SIPD itu penata usahanya tidak jalan, akhirnya untuk penata usahanya kita pakai SIMDA, data base penganggaran pakai SIPD kemudian kita endorse masuk SIMDA, tidak masalah ini,” tegasnya.
“Kalau yang dulu pakai SIMRAL itu yaa Allah, banyak SPD hilang, tahu tahu terhapus di sistem karena belum stabil kan sistemnya. Tapi kan oke lah itu masa lalu, yang penting kemarin dengan penata usaha yang bagus, kejadian seperti tahun 2020 bisa kita eliminir lah,” demikian Sukotjo.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan