Mungkin ada yang berpikiran, alokasi BTT senilai Rp40 miliar itu terlalu besar saat situasi pandemi Covid-19 di Kukar kini dalam kondisi terbaik. Justru, kata Sukotjo, Permendagri 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022 meminta pemerintah daerah untuk menambah lima persen dari alokasi tahun ini.
Tahun ini saja, biaya penanganan Covid-19 mencapai Rp118 miliar. Kalau menambah lima persen dari nilai anggaran tersebut maka anggarannya akan membengkak sampai Rp124 miliar.
"Kabupaten/kota lain kan menganggarkan tidak sebesar kita ya, kecil-kecil saja. Makanya mereka nambah lima persennya gampang. Kalau kita nambah lima persen ? susah," jelasnya.
Selain itu, terkait penambahan lima persen ini dikhawatirkan mengganggu pengalokasian anggaran lainnya di OPD dalam upaya pembangunan daerah.
BTT tahun 2022 itu tidak melewati pembahasan yang alot waktu itu, mengingat semua pihak mengerti akan peruntukannya terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ini merupakan bentuk antisipasi terbaik jika setelah perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti terjadi lonjakan kasus. BTT sudah siap memberikan pembiayaan untuk pencegahan hingga penanggulangan penyebaran Covid-19. Bahkan jika kondisinya tidak terkendali, Sukotjo menyebut terdapat dana Silpa yang siap dipergunakan untuk menyokong dana BTT itu.
"Kalau hitung-hitungan saya, Silpa kita masih lumayan lah. Realisasi belanja kita itu kan sekitar 80-85 persen lah, enggak ada belanja kita sampai 100 persen. Akhirnya kita berharap, kalau seandainya ada lonjakan di Nataru awal tahun juga bisa kita alokasikan lebih dari sekitar Rp40 miliar," sebutnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan