"Seluruh aspek smart city kan ada enam dimensi itu. Transformasi digital ini tidak hanya dari sisi membangun aplikasi, bukan hanya itu, itu 1 dari 6 dimensi smart city," kata Hasyim kepada Korankaltim.com siang tadi.
"Enam dimensi itu ialah smart government, smart branding, smart economy, smart living, smart environment dan smart society. Semua upaya transformasi digital itu ke semua dimensi tadi," sambung Hasyim.
Contoh dari smart economy ialah seperti kegiatan jualan online, yakni mendidik masyarakat mampu berkegiatan ekonomi dengan memanfaatkan internet. Namun tentunya semua upaya ini tidak berlangsung mudah dan otomatis.
"Makanya kami mengambil peran masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan akademisi, perlu kerjasama semua pihak," terangnya.
Untuk dicakupan pemerintah dimensi transformasi digitalisasi ialah smart government termasuk juga dengan DPRD yakni smart government untuk menyusun kebijakan. "Ataukan Perda untuk mensupport transformasi digital ini. Karena ini harus dijaga, agar terus berjalan maju dengan mengikat semua komponen Pemda, komitmen bersama. Pemda harus melakukan intervensi digital pada masyarakat agar melek teknologi," papar Hasyim.
Dengan upaya ini maka layanan publik sudah online, masyarakat juga sudah tidak gagap teknologi lagi, lanjut Hasyim. "Kami ingin pemerintah melayani secara online dan masyarakat bisa menikmati nya secara online, penting kerjasama semua pihak," tegas Hasyim.
Hal senada disamapikan Rasid. Kalau kaitannya DPRD diminta untuk menjaga upaya ini dengan membuat dorongan di fungsi legislasi, secara konstruktif pihaknya siap mendukung.
"Kalaupun memang nanti diperlukan Perda untuk mensupport transformasi digitalisasi ini agar diimplementasikan di Kutai Kartanegara tentu pada prinsipnya kami siap mendukung," sebut Rasid.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
