Eko mengungkapkan, Pemprov Kaltim harus tetap fokus dan konsisten dalam proses pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pendidikan. Sesuai dengan misi Gubernur Kaltim pembangunan sumber daya manusia, dengan lokus pemerintah dalam bidang pendidikan. "Terutama pemberian bantuan beasiswa seharusnya akan membantu dalam peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 yang mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN," ungkapnya.
Ia berharap, DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi harus menjadi mitra yang sinergis dan solutif dalam persoalan beasiswa ini. "Kita tidak menginginkan 61.113 siswa dan mahasiswa yang sudah masuk daftar tunggu kedua BKT ini gagal mendapatkan beasiswa," harapnya.
Eko menegaskan, pihaknya tidak peduli politik anggaran yang sedang terjadi di elit pemerintah, namun yang jelas HMI tidak menginginkan masyarakat yang menjadi korban ketika APBD - P ini tidak disahkan oleh DPRD Provinsi dan pasti terancam gagal mendapatkan beasiswa.
"Kita juga tidak menginginkan adanya konflik dan kecemburuan sosial di tataran masyarakat karena ketidakadilan penerima beasiswa pada tahap satu yang lolos dan tahap dua yang terancam gagal ini," demikian Eko.
penulis Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
Eko mengungkapkan, Pemprov Kaltim harus tetap fokus dan konsisten dalam proses pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pendidikan. Sesuai dengan misi Gubernur Kaltim pembangunan sumber daya manusia, dengan lokus pemerintah dalam bidang pendidikan. "Terutama pemberian bantuan beasiswa seharusnya akan membantu dalam peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 yang mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN," ungkapnya.
Ia berharap, DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi harus menjadi mitra yang sinergis dan solutif dalam persoalan beasiswa ini. "Kita tidak menginginkan 61.113 siswa dan mahasiswa yang sudah masuk daftar tunggu kedua BKT ini gagal mendapatkan beasiswa," harapnya.
Eko menegaskan, pihaknya tidak peduli politik anggaran yang sedang terjadi di elit pemerintah, namun yang jelas HMI tidak menginginkan masyarakat yang menjadi korban ketika APBD - P ini tidak disahkan oleh DPRD Provinsi dan pasti terancam gagal mendapatkan beasiswa.
"Kita juga tidak menginginkan adanya konflik dan kecemburuan sosial di tataran masyarakat karena ketidakadilan penerima beasiswa pada tahap satu yang lolos dan tahap dua yang terancam gagal ini," demikian Eko.
penulis Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan