Pakar Epidemiologi Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman menyebut potensi lonjakan itu bakal terjadi jika vaksinasi masyarakat masih minim. Kemudian melonggarnya Tracing, Testing, dan Treatment (3T), ditambah longgarnya protokol kesehatan.
Dia juga mengungkit soal fenomena 'balas dendam' jika pembatasan kegiatan masyarakat mulai melonggar.
"Di tengah ada fenomena balas dendam kebebasan ini. Nah itu yang akan menyebabkan potensi lonjakan bahkan gelombang ketiga," ungkapnya melansir dari cnbcindonesia.com.
Terkait antisipasi gelombang ketiga di Kutai Kartanegara (Kukar), Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menyebut akan terus mengikuti arahan pusat. Kemudian kebijakan-kebijakan pembatasan ini akan terkoreksi sesuai dengan dinamika dan situasi yang terjadi di lapangan.
"Seandainya nanti ada indikasi lonjakan kasus di akhir tahun kami siap koreksi," ujar Wakil Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kukar ini, Rabu (29/9).
Belum lama ini, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di lakukan di beberapa sekolah, mayoritasnya di pelosok dan yang sudah menyatakan siap untuk melaksanakannya.
Pemkab, lanjut Sunggono, benar-benar menjaga agar PTM, yang saat ini masih dalam pola simulasi, nantinya tidak menjadi sumbangsih lonjakan kasus dan klaster-klaster baru. Pemkab belum memerintahkan secara terbuka kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan simulasi ini, hanya beberapa sekolah yang lokasinya minim mobilitas keluar masuk masyarakat dan rata-rata yang mengalami kendala jaringan internet.
Artinya pelaksanaanya sesuai dengan kesiapan dan kemampuan masing-masing sekolah dan tidak ada unsur paksaan.
"Tapi kita memang dalam kebijakan-kebijakan selalu mempertimbangkan arah kebijakan pemerintah pusat. Sudah ada SKB (Surat Keputusan Bersama) empat menteri, kami coba menerjemahkannya lebih jelas, kemudian kami ada koordinasi ke kepsek dengan komite sekolah, camat, puskesmas UPT Disdikbud untuk saran masukannya," jelasnya.
Memang secara khusus pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk membahas terkait gelombang ketiga ini.
Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan kembali mengevaluasi kebijakan pembatasan di Kukar setelah adanya evaluasi kebijakan dari Pemerintah Pusat. Bagaimana pola kebijakannya, pihaknya juga akan menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.
"Intinya ada upaya pembatasan kegiatan masyarakat, ya kita tetap melakukan itu sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan