Wabup termuda dalam sejarah Kukar ini mengungkapkan, banyak hal yang bisa dilakukan pada efisiensi anggaran, termasuk perjalanan dinas yang tidak terpakai selama Covid-19. "Kami dari pemerintah kabupaten sepakat untuk melakukan efisiensi di beberapa kegiatan-kegiatan seperti rapat yang banyak dilakukan secara virtual daring dan makan minum rapat itu kan cukup besar dananya kalau dihitung seluruh dinas,
untuk perjalanan dinas saja nilainya Rp129 miliar artinya kalau kita bisa efisiensi 30 persen saja kita bisa dapat Rp30-Rp40 miliar yang kemudian diperuntukkan bagi kebutuhan yang lebih urgen saat ini," ungkapnya.
"Untuk makan minum rapat itu ada Rp30 miliar, ketika bisa diefisiensi maka bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya yang juga penting," sambung Rendi. Efisiensi ini diharapkan dapat menekan angka Silpa di tahun berikutnya, sehingga apa yang dianggarkan di APBD-P ini semua kegiatan bisa berjalan.
"Jangan sampai sudah dianggarkan, tapi malah tidak bisa diserap," harapnya. Ditanya apakah ada penghargaan ataupun hukuman yang diberikan kepada OPD yang minim serapan anggaran atau cukup tinggi menyumbang Silpa, Rendi menegaskan untuk hal itu sejauh ini belum dulu dilakukan.
"Belum sih saat ini kita cuma melakukan teguran saja kalau bisa ya memaksimalkan serapan-serapan dan untuk mengantisipasi nya makanya kami melakukan efisiensi agar tidak ada Silpa di masing-masing OPD dan ada hal yang harus dihitung ulang di setiap OPD, jangan sampai nanti mubazir, ini karena banyak kegiatan prioritas yang kita utamakan di perubahan ini," demikian Rendi.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
