Andi Faisal mengatakan, rapat ini membahas serta mencari solusi untuk pencegahan agar kegiatan pembangunan di masing-masing OPD sudah bisa berjalan maksimal tanpa harus menumpuk di pertengahan bahkan menjelang akhir tahun.
“Ini jadi dilematis yang sering terjadi di Kutai Kartanegara, kita sudah di triwulan satu dan mau di triwulan kedua. Semester pertama sudah hampir habis di Mei Juni, sedangkan penyerapan anggaran ini juga kami lihat dengan aktual di lapangan masih di bawah 10 persen,” katanya kepada awak media, Senin (26/4/2021).
Politisi Golkar ini mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi OPD teknis sehingga penyerapan anggaran belum bisa maksimal lantaran pergantian penggunaan aplikasi dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral) menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Namun menurutnya hal teknis semacam ini sudah harus bisa ditangani oleh aparatur yang ada di masing-masing OPD. “Kita di Kukar ini kan 20 ribu pegawai, masa sampai di bulan empat akhir ini penyerapan kok di bawah sekali dan jauh banget, nah ada apa ini. Jangan sampai kejadian di 2020 kemarin, bergeraknya APBD ini diujung tahun sehingga berdampak pada utang,” ungkap Ical sapaan akrabnya.
“Kita berharap tahun ini janganlah, sudah anggaran kita kecil, corona dan banyak pemangkasan di mana-mana, jadi ya harus kita manfaatkan uang yang ada ini,” timpalnya. Ical menegaskan sinergitas antar OPD hingga ke kecamatan harus lebih diperkuat.
Hal yang tidak kalah pentingnya juga agar penyerapan anggaran ini bisa maksimal, pihak Pemkab harus sering berkomunikasi dengan DPRD, sehingga ketika ada kendala di masing-masing OPD teknis, bisa dicarikan solusi untuk diselesaikan bersama.
“Ada beberapa OPD yang gemuk ini yang belum melaksanakan, bahkan ada yang cuma satu dua kegiatan. Terkait perubahan SIMRAL ke SIPD harusnya hal ini bukan jadi kendala yang berarti selama semua OPD yang ada saling berkoordinasi dan bersinergi serta kreatif,” tegasnya.
Selama ini justru DPRD yang proaktif memanggil OPD teknis untuk mengetahui sejauh apa penyerapan anggaran yang dilakukan. “Kendalanya apa, masalahnya apa ya komunikasi dengan kita, ini tidak ada, kalau tidak kita panggil mereka tidak akan komunikasi, kan ini lucu sedangkan proses penganggaran ada di legislatif semua. Jangan ketika ada masalah, mereka berdiam diri, intinya komunikasi,” pungkas Ical.
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
