Di dalamnya, kata Edi, harus disesuaikan dengan program kegiatan yang tertuang dalam Visi-Misi kepala daerah terpilih.
"Ini diharapkan menjadi penyelesai peroalan-persoalan yang jadi krusial," kata Edi kepada Korankaltim.com, Senin (15/3/2021).
Selama ini, tutur Edi, sistem penganggaran dengan sistem keuangan belum terintegrasi. Termasuk pula sistem pelaporan dan evaluasinya, yang saat ini sedang dikerjakan pihaknya.
Dia pun mencontohkan soal adanya kegiatan yang sampai jadi utang. Sebenarnya dinas-dinas dapat membuat laporan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar menggunakan sistem digital dan dapat terpantau.
"Tapi BPKAD tetap minta dokumen fisik yang harus diverifikasi secara manual. Dari telaah ini, supervisi, bahwa ada oknum-oknum yang bermain di sana," jelasnya.
"Evaluasi manual ini lah yang menyebabkan pungli-pungli. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga sistem yang sudah kita bangun sengaja digagalkan, ada persoalan di internal," bebernya.
Dia mengajak jajarannya untuk kembali meluruskan niat. Masyarakat, tegasnya, berharap harkat hidupnya meningkat dan itu tak lepas dari peran pemerintah daerah.
"Ini yang kita lakukan, termasuk yang dilakukan gugus tugas Kukar Idaman ini," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
