Camat Tenggarong, Arfan Boma Pratama menyambut baik hal ini. Pasalnya selama pandemi setahun terakhir ini tidak ada struktur anggaran yang tersedia untuk khusus untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 mulai dari kecamatan hingga kelurahannya.
"Kami mau Musrenbang (Kecamatan) di Senin pekan depan, di dalam struktur anggaran tidak ada. Ini bedanya OPD kecamatan dan OPD lainnya," kata Bima kepada Korankaltim.com, Kamis (18/2/2021).
Anggaran yang tersedia di kecamatan, kata Boma, hanya belanja kegiatan rutin dan belanja langsung. Jika memang SE Kemenkeu RI itu meminta agar DAU atau DBH dialokasikan untuk penanganan di kelurahan, menurutnya akan ada kebijakan khusus nantinya yang dapat mendukung program penanggulangan Corona dalam sekup kelurahan.
"Saya berharap sih pemahamannya penambahan anggaran, sebab kami di kecamatan untuk anggaran khusus itu enggak ada," tuturnya.
"Nah ini yang kadang-kadang jadi semacam bahan keluhan dari teman-teman lurah, bebannya berat banget," imbuhnya.
Sejauh ini, posko-posko komando seperti yang dimaksud dalam SE Kemenkeu itu sudah terbentuk baik di Tenggarong maupun Kecamatan lainnya di Kukar. Ada yang namanya Kampung Tangguh yang dibentuk oleh Polres Kukar ataupun RT Sigap yang dikembangkan oleh Kodim 0906/Tenggarong.[]
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi
Camat Tenggarong, Arfan Boma Pratama menyambut baik hal ini. Pasalnya selama pandemi setahun terakhir ini tidak ada struktur anggaran yang tersedia untuk khusus untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 mulai dari kecamatan hingga kelurahannya.
"Kami mau Musrenbang (Kecamatan) di Senin pekan depan, di dalam struktur anggaran tidak ada. Ini bedanya OPD kecamatan dan OPD lainnya," kata Bima kepada Korankaltim.com, Kamis (18/2/2021).
Anggaran yang tersedia di kecamatan, kata Boma, hanya belanja kegiatan rutin dan belanja langsung. Jika memang SE Kemenkeu RI itu meminta agar DAU atau DBH dialokasikan untuk penanganan di kelurahan, menurutnya akan ada kebijakan khusus nantinya yang dapat mendukung program penanggulangan Corona dalam sekup kelurahan.
"Saya berharap sih pemahamannya penambahan anggaran, sebab kami di kecamatan untuk anggaran khusus itu enggak ada," tuturnya.
"Nah ini yang kadang-kadang jadi semacam bahan keluhan dari teman-teman lurah, bebannya berat banget," imbuhnya.
Sejauh ini, posko-posko komando seperti yang dimaksud dalam SE Kemenkeu itu sudah terbentuk baik di Tenggarong maupun Kecamatan lainnya di Kukar. Ada yang namanya Kampung Tangguh yang dibentuk oleh Polres Kukar ataupun RT Sigap yang dikembangkan oleh Kodim 0906/Tenggarong.[]
Penulis: Reza Fahlevi