Kemudian pada ayat 4, diatur soal sanksi administratif bagi penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi. Mulai dari penundaan dan pemberhentian dari jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan dan pemberhentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda.
Di luar daripada Perpres Tersebut, menurut Sekretaris Daerah Kukar Sunggono akan sangat rugi bagi masyarakat yang tidak ingin divaksin.
"Kan sudah geratis kemudian tujuannya untuk kesehatan kita, semestinya ya bersyukur," kata Sunggono kepada Korankaltim.com, Senin (15/2/2021).
Memang, kata Sunggono, pemerintah menunjukan ketegasannya soal memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Agar aktivitas masyarakat segera dapat berjalan normal.
Bahkan, lanjutnya, bisa saja nanti ada kebijakan bagi yang belum mengikuti vaksinasi diminta untuk tetap dirumah.
"Ya mungkin nanti bisa saja kebijakannya kita buat seperti itu. Dibatasi,"tandasnya.[]
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi
Kemudian pada ayat 4, diatur soal sanksi administratif bagi penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi. Mulai dari penundaan dan pemberhentian dari jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan dan pemberhentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda.
Di luar daripada Perpres Tersebut, menurut Sekretaris Daerah Kukar Sunggono akan sangat rugi bagi masyarakat yang tidak ingin divaksin.
"Kan sudah geratis kemudian tujuannya untuk kesehatan kita, semestinya ya bersyukur," kata Sunggono kepada Korankaltim.com, Senin (15/2/2021).
Memang, kata Sunggono, pemerintah menunjukan ketegasannya soal memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Agar aktivitas masyarakat segera dapat berjalan normal.
Bahkan, lanjutnya, bisa saja nanti ada kebijakan bagi yang belum mengikuti vaksinasi diminta untuk tetap dirumah.
"Ya mungkin nanti bisa saja kebijakannya kita buat seperti itu. Dibatasi,"tandasnya.[]
Penulis: Reza Fahlevi