"Acara ngopi dinda kemarin sangat tepat sekali sebagai upaya bersama pemerintah daerah dan provinsi dan koordinasi intensif langsung dengan pihak kementerian untuk meningkatkan pendapat kita melalui DAK dan dana desa," kata Rasid saat dikonfirmasi korankaltim.com, Minggu (31/1/2021).

Rasid mengungkapkan dalam pemaparan evaluasi kinerja pelaksanaan penyaluran DAK fisik dan dana desa tahun 2020 dan strategi pelaksanaan penyaluran DAK fisik dan dana desa Tahun 2021, disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim.
Rasid yang juga Ketua DPD Golkar Kukar ini menegaskan sangat memberikan dukungan dalam kaitannya berkenaan kebijakan yang langsung menyentuh upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa-desa.
Kebijakan yang ditentukan adalah di setiap desa persyaratan pendidikan untuk menjadi Kepala Desa (Kades) kedepannya tidak boleh lagi SMP atau SMA, minimal berpendidikan sarjana, sehingga diharapkan pembinaan desa bisa lebih baik.
“Jika SDM handal, sudah barang tentu realisasi dan serapan dana desa dan pelaksanaan DAK fisik dan alokasi belanjanya bisa terserap secara optimal, maka pencapaian output yang dipetakan mampu memberi kontribusi yang lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa bisa dicapai maksimal di seluruh desa yang ada di Kutai Kartanegara,” tegas Rasid.
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
"Acara ngopi dinda kemarin sangat tepat sekali sebagai upaya bersama pemerintah daerah dan provinsi dan koordinasi intensif langsung dengan pihak kementerian untuk meningkatkan pendapat kita melalui DAK dan dana desa," kata Rasid saat dikonfirmasi korankaltim.com, Minggu (31/1/2021).

Rasid mengungkapkan dalam pemaparan evaluasi kinerja pelaksanaan penyaluran DAK fisik dan dana desa tahun 2020 dan strategi pelaksanaan penyaluran DAK fisik dan dana desa Tahun 2021, disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim.
Rasid yang juga Ketua DPD Golkar Kukar ini menegaskan sangat memberikan dukungan dalam kaitannya berkenaan kebijakan yang langsung menyentuh upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa-desa.