"Makanya setelah ini dilakukan perjanjian kinerja," kata Sunggono, Selasa (26/1/2021). Sehingga dengan sistem ini tidak mengurangi kewajiban dalam pencapaian sasaran dan target kinerja masing-masing Perangkat Daerah selama WFH dan WFO.
Jika sistem yang dibangun ini sudah menyangkut kinerja setiap individu. Maka sistem ini juga bisa dikaitkan dengan pemberian tunjangan berbasis kinerja (Tukin). Sistem pemebiran tunjangan yang nantinya akan menggantikan sistem tunjangan penghasilan pegawai (TTP).
Sunggono membenarkan soal ini, Pemkab Kukar tinggal menunggu dasar hukum untuk memulai sistem TPP ini. Hal ini sekaligus menciptakan iklim dimana tidak ada lagi ASN yang 'ongkang-ongkang kaki'. "InsyaAllah, kalau oknum mungkin ada ya, tapi secara keseluruhan kita ciptakan sistem yang tidak ada lagi orang yang seperti itu," pungkasnya.[]
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi
"Makanya setelah ini dilakukan perjanjian kinerja," kata Sunggono, Selasa (26/1/2021). Sehingga dengan sistem ini tidak mengurangi kewajiban dalam pencapaian sasaran dan target kinerja masing-masing Perangkat Daerah selama WFH dan WFO.
Jika sistem yang dibangun ini sudah menyangkut kinerja setiap individu. Maka sistem ini juga bisa dikaitkan dengan pemberian tunjangan berbasis kinerja (Tukin). Sistem pemebiran tunjangan yang nantinya akan menggantikan sistem tunjangan penghasilan pegawai (TTP).
Sunggono membenarkan soal ini, Pemkab Kukar tinggal menunggu dasar hukum untuk memulai sistem TPP ini. Hal ini sekaligus menciptakan iklim dimana tidak ada lagi ASN yang 'ongkang-ongkang kaki'. "InsyaAllah, kalau oknum mungkin ada ya, tapi secara keseluruhan kita ciptakan sistem yang tidak ada lagi orang yang seperti itu," pungkasnya.[]
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi