Pegawai berusia di atas 55 tahun tidak diwajibkan untuk bekerja di kantor, terkecuali sangat sehat dan bersifat sangat diperlukan.
Kemudian, laporan kehadiran dan hasil pekerjaan bagi yang WFH disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang.
"Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan selanjutnya akan direkapitulasi oleh petugas dari Bagian Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah," kata Edi Damansyah dalam surat tersebut.
OPD yang memberikan pelayanan langsung dapat mengatur jumlah pegawainya sesuai kebutuhan dan prioritas dengan tetap memperketat protokol kesehatan.
Pejabat tinggi, pejabat administrator dan pengawas tetap bekerja di kantor sesuai ketentua ln dan wajib menjadi role model penerapan Prokes.
Kegiatan berupa rapat, pertemuan dan pelaksanaan tugas kerja di kantor harus berpedoman pada Prokes ketat dan melakukan pengaturan ulang tata letak ruang untuk menciptakan jarak yang cukup sesuai kapasitas ruangan untuk penerapan sosial distancing.
Sanksi pun menanti pegawai yang ditetapkan untuk WFH namun malah keluyuran maupun menggunakan fasilitas kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kecuali dalam keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan yang terkait pangan, kesehatan ataupun keadaan mendesak lainnya," jelasnya.
Terakhir Edi berpesan, pelaksanaan sistem kerja WFH dan WFO tidak boleh mengurangi kewajiban dalampencapaian sasaran dan target kinerja masing-masing Perangkat Daerah.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
Pegawai berusia di atas 55 tahun tidak diwajibkan untuk bekerja di kantor, terkecuali sangat sehat dan bersifat sangat diperlukan.
Kemudian, laporan kehadiran dan hasil pekerjaan bagi yang WFH disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang.
"Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan selanjutnya akan direkapitulasi oleh petugas dari Bagian Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah," kata Edi Damansyah dalam surat tersebut.
OPD yang memberikan pelayanan langsung dapat mengatur jumlah pegawainya sesuai kebutuhan dan prioritas dengan tetap memperketat protokol kesehatan.
Pejabat tinggi, pejabat administrator dan pengawas tetap bekerja di kantor sesuai ketentua ln dan wajib menjadi role model penerapan Prokes.
Kegiatan berupa rapat, pertemuan dan pelaksanaan tugas kerja di kantor harus berpedoman pada Prokes ketat dan melakukan pengaturan ulang tata letak ruang untuk menciptakan jarak yang cukup sesuai kapasitas ruangan untuk penerapan sosial distancing.
Sanksi pun menanti pegawai yang ditetapkan untuk WFH namun malah keluyuran maupun menggunakan fasilitas kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kecuali dalam keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan yang terkait pangan, kesehatan ataupun keadaan mendesak lainnya," jelasnya.
Terakhir Edi berpesan, pelaksanaan sistem kerja WFH dan WFO tidak boleh mengurangi kewajiban dalampencapaian sasaran dan target kinerja masing-masing Perangkat Daerah.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan