"Ini biasa dilakukan setiap tahunnya untuk laporan, karena itu syarat duduk dijabatan dan memang harus dilaporkan," kata Taufik, Selasa (12/1/2021). Selain itu, ASN setara staf juga diminta untuk melaporkan kekayaannya yang disebut dengan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). "Itu nanti dilaporkan ke inspektorat. Kalau LHKPN kan ke KPK," ujarnya.
Bagi wajib lapor yang pertama kali menyampaikan LHKPN dapat menyampaikan lampiran VI surat kuasa ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kukar ataupun mengirimkannya langsung ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Bagi yang terlambat dapat dikenai sanksi disiplin ringan seperti surat teguran, penundaan TPP selama satu tahun, hingga pembebasan dari jabatan selama kurun waktu tertentu. (*)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur
"Vaksin Covid-19 Saat Tiba di Tenggarong"
"Ini biasa dilakukan setiap tahunnya untuk laporan, karena itu syarat duduk dijabatan dan memang harus dilaporkan," kata Taufik, Selasa (12/1/2021). Selain itu, ASN setara staf juga diminta untuk melaporkan kekayaannya yang disebut dengan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). "Itu nanti dilaporkan ke inspektorat. Kalau LHKPN kan ke KPK," ujarnya.
Bagi wajib lapor yang pertama kali menyampaikan LHKPN dapat menyampaikan lampiran VI surat kuasa ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kukar ataupun mengirimkannya langsung ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Bagi yang terlambat dapat dikenai sanksi disiplin ringan seperti surat teguran, penundaan TPP selama satu tahun, hingga pembebasan dari jabatan selama kurun waktu tertentu. (*)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur
"Vaksin Covid-19 Saat Tiba di Tenggarong"