Penyelenggara Negara Wajib Laporkan LHKPN ke KPK

"Ini biasa dilakukan setiap tahunnya untuk laporan, karena itu syarat duduk dijabatan dan memang harus dilaporkan," kata Taufik, Selasa (12/1/2021). Selain itu, ASN setara staf juga diminta untuk melaporkan kekayaannya yang disebut dengan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). "Itu nanti dilaporkan ke inspektorat. Kalau LHKPN kan ke KPK," ujarnya.

Bagi wajib lapor yang pertama kali menyampaikan LHKPN dapat menyampaikan lampiran VI surat kuasa ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Kukar ataupun mengirimkannya langsung ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Bagi yang terlambat dapat dikenai sanksi disiplin ringan seperti surat teguran, penundaan TPP selama satu tahun, hingga pembebasan dari jabatan selama kurun waktu tertentu. (*)

Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur

"Vaksin Covid-19 Saat Tiba di Tenggarong"

Penyelenggara Negara Wajib Laporkan LHKPN ke KPK

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini