"10 kabupaten/kota kan beda-beda besaran UMK-nya. Tidak boleh kabupaten kota itu lebih rendah dari provinsi, maka UMP itu mengambil tengah-tengahnya istilahnya," kata Hamly kepada Korankaltim.com, Senin (4/12/2020).
"Jadi tiga juta sekian itu sudah minimal di Kukar," imbuhnya.
Kemudian, ada yang namanya pekerja lintas provinsi. Semisal warga Samarinda ke Kukar, dia akan mengacu ke UMP Kaltim. Beda halnya jika memang pekerja Kukar yang bekerja di Kukar, maka mengacu ke UMK.
Jika mengacu pada PP 78, penetapan UMK itu berdasarkan tingginya inflasi. Semakin tinggi inflasi akan diiringi dengan kenaikan upah minimum ini.
Menurut Hamly, di era pandemi Covid-19 ini, inflasi Kukar justru minus. Jika mengacu ke PP 78, mestinya UMK bakal ikut turun.
"Namun tidak mungkin turun, soalnya kebutuhan ekonomi masyarakat di masa pandemi ini tetap besarannya, maka disepakati sama dengan tahun lalu," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi
"10 kabupaten/kota kan beda-beda besaran UMK-nya. Tidak boleh kabupaten kota itu lebih rendah dari provinsi, maka UMP itu mengambil tengah-tengahnya istilahnya," kata Hamly kepada Korankaltim.com, Senin (4/12/2020).
"Jadi tiga juta sekian itu sudah minimal di Kukar," imbuhnya.
Kemudian, ada yang namanya pekerja lintas provinsi. Semisal warga Samarinda ke Kukar, dia akan mengacu ke UMP Kaltim. Beda halnya jika memang pekerja Kukar yang bekerja di Kukar, maka mengacu ke UMK.
Jika mengacu pada PP 78, penetapan UMK itu berdasarkan tingginya inflasi. Semakin tinggi inflasi akan diiringi dengan kenaikan upah minimum ini.
Menurut Hamly, di era pandemi Covid-19 ini, inflasi Kukar justru minus. Jika mengacu ke PP 78, mestinya UMK bakal ikut turun.
"Namun tidak mungkin turun, soalnya kebutuhan ekonomi masyarakat di masa pandemi ini tetap besarannya, maka disepakati sama dengan tahun lalu," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi