"Jika nanti dari Kejaksaan Negeri akan memanggil perusahaan tersebut," ujar Wahyu belum lama ini.
"Dan memang sudah ada yang sampai ke tahap itu," imbuhnya
BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki tim pengawas dan pemeriksa, biasanya penunggakan ini akan diinvestigasi terlebih dahulu sebelum kemudian dilimpahkan kejaksaan.
Berhubung terbitnya PP 49/2020, ada penyesuaian iuran. Ada pelonggaran batas waktu iuran JKK, JKM, JHP setiap bulannya. Kemudian, keringanan iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, penundaan iuran sebagaian.
Hanya saja, untuk mendapat relaksasi ini, ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Termasuk jika ada tunggakan iuran sejak Januari hingga Juni 2020 harus terbayarkan secara normal.
"Mereka harus selesaikan dulu itu dan iurannya kondisi normal. Kemudian baru bisa mendapatkan relaksasi iuran itu," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
"Jika nanti dari Kejaksaan Negeri akan memanggil perusahaan tersebut," ujar Wahyu belum lama ini.
"Dan memang sudah ada yang sampai ke tahap itu," imbuhnya
BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki tim pengawas dan pemeriksa, biasanya penunggakan ini akan diinvestigasi terlebih dahulu sebelum kemudian dilimpahkan kejaksaan.
Berhubung terbitnya PP 49/2020, ada penyesuaian iuran. Ada pelonggaran batas waktu iuran JKK, JKM, JHP setiap bulannya. Kemudian, keringanan iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, penundaan iuran sebagaian.
Hanya saja, untuk mendapat relaksasi ini, ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Termasuk jika ada tunggakan iuran sejak Januari hingga Juni 2020 harus terbayarkan secara normal.
"Mereka harus selesaikan dulu itu dan iurannya kondisi normal. Kemudian baru bisa mendapatkan relaksasi iuran itu," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi