Dia mengungkapkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bakal turun tangan untuk ini. Sebab keterlambatan penyerapan anggaran dan realisasi fisik itu telah dicari tahu. Misalnya di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar, ada salah satu program bantuan yang belum sempat diturunkan pada triwulan III lalu.
"Itu karena SK penetapan calon penerima yang belum terbit dari bidang hukum," ujarnya.
Selain itu, ungkap Sunggono, keterlambatan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang sempat membatasi kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dan fokus pada penanganan Covid-19 terlebih dahulu.
Diketahui, serapan anggaran OPD pada triwulan III lalu sudah mencapai 63 persen, hal itu dirasa sudah maksimal. Pemkab Kukar komitmen untuk segera mengakselerasi progres realisasi kegiatan beberapa OPD tersebut. "Untuk triwulan ke IV ini, insya Allah tidak ada kendala yang berarti," kata Sunggono.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
Dia mengungkapkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bakal turun tangan untuk ini. Sebab keterlambatan penyerapan anggaran dan realisasi fisik itu telah dicari tahu. Misalnya di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar, ada salah satu program bantuan yang belum sempat diturunkan pada triwulan III lalu.
"Itu karena SK penetapan calon penerima yang belum terbit dari bidang hukum," ujarnya.
Selain itu, ungkap Sunggono, keterlambatan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang sempat membatasi kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dan fokus pada penanganan Covid-19 terlebih dahulu.
Diketahui, serapan anggaran OPD pada triwulan III lalu sudah mencapai 63 persen, hal itu dirasa sudah maksimal. Pemkab Kukar komitmen untuk segera mengakselerasi progres realisasi kegiatan beberapa OPD tersebut. "Untuk triwulan ke IV ini, insya Allah tidak ada kendala yang berarti," kata Sunggono.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan