“Bosnas dari pusat itu masuk ke rekening yang dibelanjakan dalam bentuk hibah Bosnas,” kata Rusmadi ditemui usai hadir di Bincang Etam, kemarin.
Ia menyebut, akibat peralihan kewenangan pendidikan jenjang SMA/SMK dan SLB di bawah Pemprov Kaltim mengalami kenaikan belanja, utamanya meningkatkan kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan insentif guru.
Dia berharap pemerintah kabupaten/kota turut berkontribusi. Saat kewenangan masih di kabupaten/kota untuk SMA/SMK dan SLB ternyata pemprov membantu Bosda dan insentif bahkan PAUD dibantu.
“Nah semestinya dikala pemprov diberi kewenangan ini, tidak ada salahnya kabupaten/kota juga ikut membantu. Tidak melepas begitu saja,” kata Rusmadi.
Terlebih lagi ujarnya, anak didik, sekolah dan guru itu berada di kabupaten/kota, hanya kewenangannya yang dilimpahkan.
Rusmadi meminta masalah ini selayaknya dijadikan tanggungjawab bersama agar anak didik juga sekolah dan para guru mendapatkan perhatian. “Kita bersyukur walaupun belum semuanya memberikan dukungan. Sudah ada kabupaten/kota menyatakan akan tetap membantu, diantaranya Kabupaten Kutai Barat, Berau dan Bontang,” ungkapnya.
Jadi hibah ini ujarnya, merupakan hibah yang sudah ditentukan peruntukkannya termasuk untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2018. Diantaranya, alokasi untuk mendukung operasional dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp240 miliar pada 2018. Sebelumnya di tahun anggaran 2017, Pemporv Kaltim sudah mengucurkan hibah Rp70 miliar. Dengan demikian total untuk KPU mencapai Rp310 miliar.
Selain itu, dukungan dana untuk operasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp40 miliar. Untuk pengamanan Pilkada bagi Polri (Polda Kaltim) sebesar Rp20 miliar. Termasuk dana pengamanan untuk TNI baik jajaran Kodam VI Mulawarman maupun Korem 091 Aji Surya Natakesuma (ASN) Rp6 miliar.
“Untuk keperluan Pilkada saja pada 2018 itu secara keseluruhan sudah mencapai Rp306 miliar lebih,” tandasnya. (rs)
