Kepada awak media, Djarot mengaku enggan untuk maju dalam kancah pilgub Kaltim Juni 2018.
Bagi dia, kehadirannya di Kalimantan hanya menjalankan perintah partai untuk menjabat sebagai plt Ketua PDIP Kaltim menggantikan Dodi Rondonuwu yang divonis ingkrah dalam kasus korupsi saat menjabat anggota DPRD Kota Bontang dua periode lalu.
“Itu urusan DPP, petanya seperti apa. Yang jelas PDI Perjuangan banyak kader-kader potensial,” tandasnya usai memimpin rapat kordinasi PDI Perjuangan wilayah Kaltim kemarin.
Rakor PDIP Kaltim digelar di Kota Balikpapan. Seluruh pengurus tingkat kabupaten/kota di Kaltim hadir.
Didesak apakah berminat, Djarot hanya geleng-geleng kepala tanda menolak. “Saya hanya plt sampai pilgub selesai,” ujarnya.
PDIP Kaltim katanya memiliki kader yang mumpuni. Namun hal ini kata dia akan dilihat dan dievaluasi karena situasi di Kaltim cukup dinamis paska kasus yang menimpa Ketua Golkar Kaltim, Rita Widyasari.
“Makanya kita pantau dan ikuti dan mbak Ananda (Sekretaris PDI Perjuangan Kaltim) nanti akan mengkonsolidasi partai,” tandasnya.
Lanjutnya, PDIP sudah memiliki kriteria calon apalagi melihat keberadaan Kaltim merupakan provinsi besar yang memiliki potensi sumber daya alam dan energi. Namun juga harus memperhatikan persoalan lingkungan akibat dampak eksploitasi alam. “Kemudian Kaltim juga masyarakatnya heterogen, masyarakat sangat menghargai kebhinekaan,” tandasnya.
Sebelum pelaksanaan pilgub Djarot mengaku mengemban tugas berat. Dengan jabatan barunya ini, Djarot memastikan akan melakukan persiapan internal baik struktur partai maupun infrastruktur pendukung seperti saksi.
“Acara persiapan partai terutama untuk persiapan saksi sehingga bisa mengawal Pilkada Kaltim. Rencananya pertengahan Desember calon akan kami sampaikan. Sekarang lagi siapkan infrastruktur dulu, kayak saksi, pelatihan datanya, “ katanya.
Dia menambahkan seluruh pengurus dan kader partai harus solid dan mampu bekerja maksimal memperjuangkan kemenangan pilgub Kaltim dan Pilbup PPU. (din)
