Rincian RAPBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan Rp123,700 miliar, tidak mengalami kenaikan dan penurunan dari pendapatan Tahun 2017. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Lanjut Mustaqim, dana perimbangan direncanakan Rp861,268 miliar, berkurang sebesar Rp2,6 miliyar dari APBD 2017 Rp863,915 miliar.
“Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanaka sebesar Rp115 miliar, ditambah Rp.23,178 miliar dari APBd 2017 sebesar Rp92 miliar yang berasal dari bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi,” tutur Mustaqim.
Belanja secara keseluruhan direncanakn pada APBD tahun anggaran 2018 mencapai Rp1,143 triliun berkurang sebesar Rp178,883 miliar dari APBD 2017 Rp1,616 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp549,312 miliar berkurang sebesar Rp29,519 miliar atau 5,37 persen dari APBD 2017 sebesar Rp519,792 miliar yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, pemerintah provinsi dan belanja tidak terduga. (wn1017)
Rincian RAPBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan Rp123,700 miliar, tidak mengalami kenaikan dan penurunan dari pendapatan Tahun 2017. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Lanjut Mustaqim, dana perimbangan direncanakan Rp861,268 miliar, berkurang sebesar Rp2,6 miliyar dari APBD 2017 Rp863,915 miliar.
“Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanaka sebesar Rp115 miliar, ditambah Rp.23,178 miliar dari APBd 2017 sebesar Rp92 miliar yang berasal dari bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi,” tutur Mustaqim.
Belanja secara keseluruhan direncanakn pada APBD tahun anggaran 2018 mencapai Rp1,143 triliun berkurang sebesar Rp178,883 miliar dari APBD 2017 Rp1,616 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp549,312 miliar berkurang sebesar Rp29,519 miliar atau 5,37 persen dari APBD 2017 sebesar Rp519,792 miliar yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, pemerintah provinsi dan belanja tidak terduga. (wn1017)