“Pada 2018 Penilaian Kepala Dinas dan Sekertaris sudah pusat yang menilai, jadi untuk kategori penilaian baik tidaknya Kadis dan Sekertaris itu adalah Ditjen, itu yang akan memberikan penilaian Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkap Suyanto, Rabu (22/11).
Jika Disdukcapil PPU diambil alih pusat, konsekuensinya beban anggaran tidak lagi melalui ABPD PPU. Semua kegiatan kedinasan dan ASN di dalamnya menjadi beban APBN. Seluruhnya kata dia akan ditangani oleh pusat sehingga mengubah dinas ini menjadi instasnsi vertikal.
Pada prosesnya nanti, Suyanto mengaku khawatir dengan ASN yang ada di Disdukcapi PPU. Persoalan untuk pejabat yang terdapat di kabupaten/kota, sebab pengangkatan jabatan tidak lagi melalui Pemerintah Daerah. Belum lagi kata dia soal domisili keluarga pada pegawai yang ada di instansi itu.
“Kalau sudah diambil alih pusat, otomatis jika terjadi rotasi tidak bisa mengambil pejabat dari daerah, harus dari pusat, ini yang saya khawatirkan, terlebih kepada staff saya nantinya, yang sudah menetap disini,” tutur Suyanto.
Pertimbangan pengambil alihan Disdukcapil menurut Suyanto, karena menyangkut kependudukan merupakan cakupan nasional sehingga harus bebas dari segala pungutan dan hanya difokuskan untuk melakukan pelayanan kependudukan. (wn1017)
“Pada 2018 Penilaian Kepala Dinas dan Sekertaris sudah pusat yang menilai, jadi untuk kategori penilaian baik tidaknya Kadis dan Sekertaris itu adalah Ditjen, itu yang akan memberikan penilaian Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkap Suyanto, Rabu (22/11).
Jika Disdukcapil PPU diambil alih pusat, konsekuensinya beban anggaran tidak lagi melalui ABPD PPU. Semua kegiatan kedinasan dan ASN di dalamnya menjadi beban APBN. Seluruhnya kata dia akan ditangani oleh pusat sehingga mengubah dinas ini menjadi instasnsi vertikal.
Pada prosesnya nanti, Suyanto mengaku khawatir dengan ASN yang ada di Disdukcapi PPU. Persoalan untuk pejabat yang terdapat di kabupaten/kota, sebab pengangkatan jabatan tidak lagi melalui Pemerintah Daerah. Belum lagi kata dia soal domisili keluarga pada pegawai yang ada di instansi itu.
“Kalau sudah diambil alih pusat, otomatis jika terjadi rotasi tidak bisa mengambil pejabat dari daerah, harus dari pusat, ini yang saya khawatirkan, terlebih kepada staff saya nantinya, yang sudah menetap disini,” tutur Suyanto.
Pertimbangan pengambil alihan Disdukcapil menurut Suyanto, karena menyangkut kependudukan merupakan cakupan nasional sehingga harus bebas dari segala pungutan dan hanya difokuskan untuk melakukan pelayanan kependudukan. (wn1017)
