“Kami sebenarnya tinggal menunggu kajian teknis Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Oleh sebab itu kendaraan untuk sementara ini dibatasi sampai kendaraan roda empat saja, sedangkan truk bermuatan sementara ini masih memakai jalur yang biasa (Jembatan Mahakam),” ujar Ismansyah, Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, kemarin.
Ia mengaku penertiban lalu lintas kendaraan tak masalah, soal pengawasan pihaknya hanya menjalankan tugas seperti biasa. Selain persoalan lalu lintas, adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih menjajakan dagangannya di depan garda Mahkota II khususnya dari sisi Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan.
“Ya itu nanti akan kami upayakan untuk berkoordinasi dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) karena itu wewenang mereka, kalau kami hanya mengawasi lalu lintasnnya saja,” tuturnya.
Selain itu persoalan teknis jembatan, ia mengaku belum menerima informasi terbaru dari Dinas PUPR untuk memastikan kajian teknisnya.
Sebelumnya Kepala Dinas PUPR Hero Mardanus mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan Terowongan dan Jalan (KKJTJ).
“Sembari menanti dikeluarkannya sertifikat dari KKJTJ Pak Wali (Syaharie Jaang) meminta untuk dibuka sampai jam 10 malam karena sudah ada lampu penerangan jalan dan memang untuk kendaraan bermuatan belum bisa melintas sampai dikeluarkannya sertifikat nanti,” pungkas Hero. (ms)
“Kami sebenarnya tinggal menunggu kajian teknis Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Oleh sebab itu kendaraan untuk sementara ini dibatasi sampai kendaraan roda empat saja, sedangkan truk bermuatan sementara ini masih memakai jalur yang biasa (Jembatan Mahakam),” ujar Ismansyah, Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, kemarin.
Ia mengaku penertiban lalu lintas kendaraan tak masalah, soal pengawasan pihaknya hanya menjalankan tugas seperti biasa. Selain persoalan lalu lintas, adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih menjajakan dagangannya di depan garda Mahkota II khususnya dari sisi Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan.
“Ya itu nanti akan kami upayakan untuk berkoordinasi dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) karena itu wewenang mereka, kalau kami hanya mengawasi lalu lintasnnya saja,” tuturnya.
Selain itu persoalan teknis jembatan, ia mengaku belum menerima informasi terbaru dari Dinas PUPR untuk memastikan kajian teknisnya.
Sebelumnya Kepala Dinas PUPR Hero Mardanus mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan Terowongan dan Jalan (KKJTJ).
“Sembari menanti dikeluarkannya sertifikat dari KKJTJ Pak Wali (Syaharie Jaang) meminta untuk dibuka sampai jam 10 malam karena sudah ada lampu penerangan jalan dan memang untuk kendaraan bermuatan belum bisa melintas sampai dikeluarkannya sertifikat nanti,” pungkas Hero. (ms)
