“Perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini ada 557 kasus,” ujar Muhammad Rizal,
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Samarinda kepada Koran Kaltim, Kamis (16/11) kemarin.
Ia mengatakan, kebanyakan pasangan yang bercerai adalah mereka yang belum lama mengarungi bahtera pernikahan. Tekanan psikologis, dengan jiwa yang masih belum stabil membuat pertengkaran kerap terjadi. Jalan akhirnya dengan perceraian.
“Kebanyakan memang usia pernikahan mereka (yang bercerai) masih di bawah 5 tahun,” paparnya.
Penyebab awalnya, kata dia biasanya karena menikah bukan karena bukan keinginan sendiri. “Yang cepat (bercerai) karena perjodohan,” imbuhnya.
Selain itu, persoalan ekonomi sangat erat melatari perceraian di Samarinda yang cukup tinggi ini.
Di Kaltim kata Rizal, Samarinda masuk kategori tertingi angka perceraiannya. Ia membeber, dari rata-rata 2.500 perkara yang masuk ke PA Samarinda setiap tahunnya, 80 persen diantaranya adalah perkara perceraian.
“Posisi 2016, perkara cerai total ada 1.900 perkara dari total 2.380 perkara yang masuk ke PA,” paparnya.
Sementara faktor ekonomi lanjut dia, hingga Oktober 2017 menyebabkan setidaknya 300 perkara perceraian. “Hanya beda 17 perkara dari penyebab lain yakni meningalkan salah satu pihak yang sampai Oktober ada 317 perkara,” tukasnya.
Selain menjadi penyebab yang cukup tinggi, faktor ekonomi atau harta juga kata Rizal juga membuat proses persidangan menjadi tak cepat rampung. Ia menyebut, jika disesuaikan dengan standar yang ada di PA, satu perkara bisa selesai maksimal 5 bulan.
“Kalau di sini biasanya kurang dari 3 bulan sudah selesai, tapi biasanya bisa jadi lebih lama bahkan sampai lewat dari 5 bulan kalau berkaitan dengan harta gono-gini atau hak waris,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, hingga 16 November 2017 sudah ada 2.136 perkara yang masuk di PA Klas 1 Samarinda. “Kurang lebih sama, sekitar 80 persen merupakan perkara perceraian,” pungkasnya. (rs)
