Gubernur Didesak Tutup Tambang di Lempake

Dari dokumen yang dimiliki warga, tambang batu bara beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak Juli 2017. Aktifitasnya, merugikan warga di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. “Lokasi galian berada di atas bukit dan perkampungan warga ada dibawahnya. Dampak nyatanya, sejak ada tambang banjir jadi sering terjadi. Kami juga was-was, sewaktu-waktu tambang mengalami longsor,” ujar perwakilan warga Lempake, Romiansyah saat mediasi bersama Asisten I Setprov Kaltim Meiliana.

Tuntutan warga tak rumit kata Romiansyah, hanya meminta gubernur menutup tambang yang beroperasi di Lempake. Kepada kepolisian warga meminta segera mengamankan lokasi dan memenjarakan pelakunya.

Sedikitnya warga yang bermukim di delapan RT, setiap RT 490 jiwa, harus menanggung kerugian akibat banjir yang disertai lumpur setiap kali turunnya hujan. Anak-anak tidak bisa sekolah, saat banjir jalanan berubah menjadi sungai. Penduduk yang mayoritas petani harus mengalami gagal panen, rusaknya fasilitas umum seperti jalan yang juga turut digunakan sebagai jalur pengangkutan batu bara. Ironinya, adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak penambang pada warga yang protes.

“Bisa tidak gubernur kita seperti Pak Ahok, ngerahkan polisi dan menggusur tambang-tambang itu?,” tanya Romiansyah pada Meiliana.

“Harusnya bisa dong, mengerahkan aparat untuk menggusur tambang ilegal itu, kalau gubernur tidak bisa selesai kan ini, berarti posisi gubernur sama dengan RT sama-sama tidak bisa menyelesaikan ini,” sambung Romiansyah.

Aksi kali ini merupakan puncak kekesalan warga. Sebelumnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim telah menerbitkan berita acara Penutupan Indikasi Ilegal Mining pada tanggal 31 Oktober 2017 silam. Tapi, itu tak mempan. Toh, kegiatan pertambangan tetap berjalan sampai sekarang.

Peninjauan kata dia sudah pernah dilakukan. “Siangnya ditinjau, malam mereka hauling (operasi) lagi,” katanya.

Aspirasi warga Lempake meminta agar gubernur segera menutup tambang tersebut. Sementara proses berjalan, warga meminta operasional dihentikan.

Sementara, Meiliana menjelaskan karena tambang ilegal, mekanisme pentutupan ranahnya kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim.

“Kami sudah fasilitasi, yang pasti kalau ada izinnya kan bisa kami cabut, karena ini ilegal yang bisa menindak ya polisi,” tukasnya.

Menurutnya, paska diterbitkannya Berita Acara Penutupan dari Dinas ESDM Kaltim, pemprov telah melaporkan tertulis kepada Polda Kaltim, tapi belum ada tanggapan. “Kami akan sampaikan ini ke gubernur. Supaya segera ditindak lanjuti oleh Kapolda, setelah itu baru bisa ditindak,” tandasnya. (rs)

Gubernur Didesak Tutup Tambang di Lempake

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini