Oleh karena itu, kata dia, menjadi penting bagi media untuk memberikan suguhan berita yang proporsional terkait radikalisme dan terorisme.
Untuk itu, lanjut dia, KPI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat untuk mencegah tindakan radikalisme.
“Kita undang Kepala BNPT, apa saja yang sudah mereka lakukan dan kemudian sinerginya apa dari pihak media. KPI membantu untuk membungkus tugas penanggulangan radikalisme,” tuturnya.
Ketua KPI Yuliandre Darwis menambahkan, penyebaran ideologi yang tidak sesuai prinsip kehidupan merebak begitu luas melalui media penyiaran.
Hal itu dikatakannya berdampak signifikan dalam tatanan kehidupan. Padahal salah satu tujuan penyelenggaraan penyiaran dalam undang-undang adalah memperkokoh integrasi nasional.
“Lembaga penyiaran khususnya televisi harus dapat membendung nilai dan ideologi yang dapat membahayakan NKRI,” katanya.
Menurut dia, adanya muatan siaran yang tidak sehat merupakan implikasi dari tidak diberikannya secara utuh kewenangan KPI dalam mengatur seluruh masalah penyiaran.
Dia berharap Rapim ini dapat menyatukan pandangan, gagasan, dan sikap bersama. “Tujuannya untuk memperbaiki dan mewujudkan penyiaran nasional sehingga sesuai dengan cita-cita serta harapan bersama untuk kepentingan bangsa dan Negara,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius menuturkan, paham radikalisme sudah menyasar ke anak di bawah umur.
Dia menuturkan, saat ini bukan hanya orang dewasa yang sudah disusupi paham ini. (sdn)
Oleh karena itu, kata dia, menjadi penting bagi media untuk memberikan suguhan berita yang proporsional terkait radikalisme dan terorisme.
Untuk itu, lanjut dia, KPI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat untuk mencegah tindakan radikalisme.
“Kita undang Kepala BNPT, apa saja yang sudah mereka lakukan dan kemudian sinerginya apa dari pihak media. KPI membantu untuk membungkus tugas penanggulangan radikalisme,” tuturnya.
Ketua KPI Yuliandre Darwis menambahkan, penyebaran ideologi yang tidak sesuai prinsip kehidupan merebak begitu luas melalui media penyiaran.
Hal itu dikatakannya berdampak signifikan dalam tatanan kehidupan. Padahal salah satu tujuan penyelenggaraan penyiaran dalam undang-undang adalah memperkokoh integrasi nasional.
“Lembaga penyiaran khususnya televisi harus dapat membendung nilai dan ideologi yang dapat membahayakan NKRI,” katanya.
Menurut dia, adanya muatan siaran yang tidak sehat merupakan implikasi dari tidak diberikannya secara utuh kewenangan KPI dalam mengatur seluruh masalah penyiaran.
Dia berharap Rapim ini dapat menyatukan pandangan, gagasan, dan sikap bersama. “Tujuannya untuk memperbaiki dan mewujudkan penyiaran nasional sehingga sesuai dengan cita-cita serta harapan bersama untuk kepentingan bangsa dan Negara,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius menuturkan, paham radikalisme sudah menyasar ke anak di bawah umur.
Dia menuturkan, saat ini bukan hanya orang dewasa yang sudah disusupi paham ini. (sdn)
